MINANGKABAUNEWSCOM, BUKITTINGGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utama, yaitu:
Pertama. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kedua. Hantaran KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, bertempat di Aula Utama Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (8/9/2025).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi, didampingi Wakil Ketua Beny Yusrial.
Pada agenda pertama, fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Adapun juru bicara fraksi-fraksi adalah:
1.Shabirin Rachmat, 2.Nur Hasra, 3.Neni Anita, 4.Elfianis, 5.Dedi Fatria, 6.Berliana Betris.
Setelah penyampaian pemandangan umum, masing-masing laporan diserahkan kepada pimpinan DPRD sebagai dokumen resmi, yang turut disertai dengan dokumentasi foto.
Selanjutnya, pada agenda kedua, Wali Kota Bukittinggi menyampaikan Hantaran KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Proses ini diakhiri dengan penyerahan dokumen secara resmi kepada pimpinan DPRD, yang juga didokumentasikan melalui foto penyerahan.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah, serta bentuk nyata sinergi antara DPRD bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
*Hari Kedua*
Agenda Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari Selasa, 9 September 2025, bertempat di Aula Utama Gedung DPRD Kota Bukittinggi.
Rapat Paripurna ini juga dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc.MA, bersama Wakil Ketua DPRD Beny Yusrial, S.IP, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Bukittinggi.
Jawaban Wali Kota Bukittinggi
Wali Kota Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas pandangan umum, masukan, dan kritik yang telah diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
“Ya, seluruh masukan menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kota untuk menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan agar lebih tepat sasaran,” ujar Ramla.
Ia menegaskan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk: Pertama. Memastikan kelanjutan program prioritas pembangunan daerah.
Kedua. Menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan perkembangan ekonomi dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Ketiga. Menjamin tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami menekankan komitmen Pemerintah Kota untuk memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bukittinggi,” kata Ramlan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penjelasan wali kota yang responsif terhadap seluruh pandangan fraksi.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses pembahasan agar Perubahan APBD 2025 dapat benar-benar menjawab aspirasi masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.
“Kita juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD dalam menyusun kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” tutur Syaiful.
Pihaknya berharap Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama antara eksekutif dan legislatif, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang tertuang dalam Perubahan APBD 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.
Dari pantauan Minangkabaunewscom, tampak hadir Wali Kota Bukittinggi, didampingi wakil wali kota, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Para Asisten, Kepala OPD, Camat/Lurah, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, serta Plh. Sekretaris DPRD Ade Mulyani, bersama jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, beserta insan pers. (*)
