MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Suasana Hotel Mercure Jakarta berubah menjadi ruang sidang para ulama. Dari tanggal 20 hingga 23 November 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-11, sebuah pertemuan akbar yang merumuskan arah perjuangan umat Islam Indonesia di kancah global dan nasional. Di antara para tokoh yang hadir, tampak Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Dr. Gusrizal Gazahar, turut menyumbangkan pikiran dalam forum strategis ini.
Dengan mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama Untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat”, Munas yang dihadiri para kiai, ormas Islam, menteri, hingga perwakilan presiden ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang bakal menyentuh banyak lini kehidupan. Apa saja poin-poin panasnya?
1. Seruan Global: Dukung Palestina & Hentikan Islamofobia
Munas XI MUI secara keras mengecam pelanggaran Israel di Gaza dan mendesak dunia internasional untuk memperkuat solidaritas,menekan Israel agar mematuhi gencatan senjata, dan mendorong pengiriman pasukan perdamaian PBB. Tak kalah penting, MUI menyerukan perlawanan terhadap Islamofobia yang kerap menyudutkan umat Islam.
2. Alarm Nuklir: Dunia Di Ambang Bahaya!
MUI menyoroti ancaman perang nuklir yang kian nyata di era digital ini.Seluruh negara pemilik senjata pemusnah massal didesak untuk mengutamakan diplomasi dan mencegah perang global yang bisa menghancurkan peradaban.
3. Demokrasi Indonesia “Sakit”: Opositi Melemah, Money Politics Merajalela
Rekomendasi nasional ini seperti tamparan.MUI menyoroti penurunan kualitas demokrasi, lemahnya sistem check and balance, dan menguatnya politik uang. MUI merekomendasikan evaluasi sistem pemilu, termasuk wacana perubahan dari proporsional terbuka ke tertutup.
4. Perang Melawan Korupsi & Gaya Hidup “Flexing” Pejabat
MUI menyoroti korupsi yang terstruktur dan masif.Yang menarik, MUI juga mengkritik budaya flexing atau pamer kekayaan di kalangan pejabat dan oligarki yang dinilai berasal dari sumber tidak jelas. Gaya hidup hedonis ini disebut melukai hati rakyat dan melemahkan moralitas sosial.
5. Larangan “Flexing” dan Seruan Hidup Sederhana untuk Pejabat
Ini rekomendasi yang paling viral!MUI secara tegas meminta pejabat dan orang kaya menghindari perilaku pamer kekayaan (flexing), hidup foya-foya, dan bermewah-mewah di ruang publik. Hal ini disebut sebagai pemicu kecemburuan sosial yang berujung pada gejolak.
6. Darurat Judi Online & Pinjol! Kerugian Capai Rp 1.200 Triliun
MUI membongkar data mengejutkan dari PPATK:transaksi judi online dan pinjol ilegal mencapai Rp 1.200 triliun! MUI menetapkannya sebagai darurat nasional yang menghancurkan masa depan generasi dan mendesak pemerintah bertindak tegas.
7. Evaluasi Besar-besaran Proyek Strategis Nasional (PSN)
MUI mengapresiasi pencabutan status PSN untuk proyek PIK 2,tetapi menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap semua PSN bermasalah agar benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi.
8. Kecerdasan Buatan (AI) Harus Diatur, Jangan Sampai Kebablasan
MUI mendorong pemerintah segera menyusun pedoman tata kelola AI dan media sosial yang berprinsip etika dan kemaslahatan umat,agar teknologi ini membawa kebaikan, bukan malapetaka.
9. Program Makan Bergizi Gratis Harus Bebas Monopoli
MUI mendukung program ini,tetapi meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelolanya, termasuk masalah transparansi dan kasus keracunan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
10. Internal Umat: Stop Konflik, Utamakan Persatuan!
MUI menyerukan ukhuwah Islamiah dan mengatasi perbedaan dengan cara ilmiah,bukan sentimen SARA, untuk memperkuat posisi umat menghadapi tantangan global.
11. MUI Harus Jadi Tauladan dan Pemersatu Bangsa
Terakhir,MUI mengingatkan dirinya sendiri untuk memperkuat peran sebagai penegak moral, penyuara aspirasi umat, dan pemersatu bangsa di tengah arus modernitas.
Dengan segudang rekomendasi yang blak-blakan ini, Munas XI MUI 2025 bukan sekadar ritual lima tahunan. Ini adalah sinyal kuat bahwa para ulama Indonesia memiliki agenda besar dan berani bersuara lantang untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan perdamaian dunia. Bisakah rekomendasi ini diwujudkan, atau hanya akan menjadi arsip? Waktulah yang akan menjawab.
