MINANGKABAUNEWS.com,PADANG — Di tengah ketatnya agenda pemerintahan pusat dan dinamika daerah, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja singkat namun padat ke Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/7). Kunjungan ini menjadi panggung strategis bagi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, untuk memperlihatkan arah kebijakan daerah yang sejalan dengan prioritas nasional, sembari menyuarakan aspirasi dan tantangan lokal yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir.
Sejak mendarat di Bandara Internasional Minangkabau sekitar pukul 08.50 WIB, Wapres Gibran disambut langsung oleh Gubernur Mahyeldi dan didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pangdam I/Bukit Barisan, Kapolda Sumbar, Walikota Padang, serta Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar. Kunjungan itu berfokus pada pelaksanaan program prioritas nasional dan dinamika sosial lokal yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik.
Salah satu agenda utama adalah peninjauan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 4 Padang yang berada di bawah program penguatan pendidikan dasar. Gubernur Mahyeldi yang mendampingi langsung kunjungan tersebut menyebut kegiatan ini sebagai “kesempatan emas” untuk menyampaikan komitmen konkret Pemprov Sumbar terhadap akselerasi program-program nasional di daerah.
“Kita manfaatkan setiap momen bersama Wapres untuk menjelaskan sejauh mana progres Sumbar dalam menjalankan agenda strategis nasional. Bukan hanya program yang berjalan mulus, tapi juga kendala-kendala riil di lapangan. Termasuk soal polemik rumah doa yang sempat menjadi perhatian nasional,” ujar Mahyeldi.
Dalam pembicaraan empat mata maupun diskusi terbuka di sela agenda, Mahyeldi memaparkan sejumlah capaian Sumbar, mulai dari kesiapan infrastruktur sosial, partisipasi daerah dalam program Makan Bergizi Gratis, hingga kesiapan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Ia juga menyoroti langkah cepat Pemprov dalam membentuk Koperasi Merah Putih, sebuah entitas ekonomi baru berbasis desa yang menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
“Sumbar termasuk provinsi tercepat secara nasional dalam menyelesaikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kami juga siap dalam hal penyediaan lahan untuk pendirian Sekolah Garuda yang menjadi salah satu proyek unggulan,” ungkap Mahyeldi, sembari menambahkan bahwa sejumlah kepala daerah di Sumbar bahkan sudah mengajukan proposal resmi kepada pemerintah pusat.
Tak hanya fokus pada pembangunan, Gubernur Mahyeldi turut melaporkan kondisi sosial masyarakat, termasuk insiden yang sempat mencuat di kawasan Padang Sarai. Kepada Wapres, ia memastikan bahwa polemik rumah doa yang sempat menimbulkan kekhawatiran publik telah ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Situasinya kini telah kondusif. Warga kembali beraktivitas seperti biasa. Jika ada pelanggaran hukum, kami pastikan proses penegakan hukumnya berjalan profesional dan akuntabel,” tegas Mahyeldi.
Selain agenda resmi, Wapres dan rombongan turut meluangkan waktu untuk menunaikan salat zhuhur berjamaah di Masjid Ihsan Darussalam, kawasan Air Pacah. Menariknya, Gubernur Mahyeldi menjadi imam salat atas permintaan langsung dari Wapres Gibran—sebuah simbol penghormatan yang tak biasa di tengah protokol kenegaraan.
Kunjungan yang hanya berlangsung sekitar tujuh jam—dengan keberangkatan kembali ke Jakarta pada pukul 15.30 WIB—namun mengandung pesan penting: sinergi antara pusat dan daerah tak cukup hanya ditunjukkan dalam dokumen atau pidato, melainkan melalui komunikasi langsung, tindakan bersama, dan dialog terbuka dalam menangani realitas di lapangan.
Bagi Mahyeldi, momentum kunjungan Gibran adalah jendela untuk menunjukkan bahwa Sumbar tak ingin hanya menjadi penonton dalam proyek besar bernama “Indonesia Emas 2045.” Sebaliknya, Sumbar ingin hadir sebagai salah satu kontributor utama yang aktif, kritis, dan progresif—baik dalam hal pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, maupun penguatan nilai-nilai kebangsaan yang berpijak pada kearifan lokal Minangkabau.
Dalam ekosistem politik nasional yang terus bergerak cepat, sinyal-sinyal kolaborasi seperti ini semakin krusial. Apalagi dengan figur seperti Gibran yang tak hanya membawa nama besar, tetapi juga harapan generasi baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih segar dan responsif.
Dan Sumbar, sebagaimana diperlihatkan hari ini, tidak ingin tertinggal dalam arus perubahan itu.
(adpsb/bud)
