MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Pemerintah Kota Padang tancap gas memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang keluar dari daftar bantuan (graduasi) benar-benar bisa mandiri secara ekonomi.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan hal ini saat memimpin Rapat Koordinasi Penurunan Angka Kemiskinan di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (10/9/2025).
“Jumlah KPM PKH di Padang lebih dari 19 ribu keluarga. Kita ingin pastikan ada progres nyata, agar masyarakat yang sudah puluhan tahun menerima bantuan bisa mandiri. Sebab di luar sana masih banyak warga lain yang antre butuh perhatian,” ujar Maigus.
Ia menekankan, graduasi PKH tidak boleh sekadar formalitas. Pemerintah harus menyiapkan program terukur agar KPM yang lulus benar-benar mapan secara ekonomi.
“Target kita jelas, mereka yang keluar dari PKH bukan lagi penerima bantuan, tapi keluarga kuat lahir batin, terutama dari sisi ekonomi,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, disepakati beberapa langkah strategis:
1. Pendataan ulang dan pemetaan keluarga penerima bantuan berdasarkan desil kesejahteraan, dengan target data konkret rampung 25 September.
2. Identifikasi calon KPM yang siap mandiri, sehingga bisa resmi dinyatakan graduasi.
3. Optimalisasi sinergi dengan Baznas Kota Padang untuk memperkuat sisi mental, sikap, dan ekonomi masyarakat.
Maigus mengungkap, potensi Baznas Padang cukup besar dengan penghimpunan dana sekitar Rp19 miliar per tahun. Selama ini alokasinya dominan ke sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, dengan adanya program Kartu Padang Juara dan BPJS Gratis, Pemko mendorong agar dana Baznas bisa lebih banyak diarahkan untuk penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM.
“Kita ingin dana Baznas mengalir ke sektor pemberdayaan ekonomi. Ini juga sejalan dengan program Smart Surau, di mana jamaah bisa saling mendukung usaha warga berbasis masjid. Jadi tidak hanya soal materi, tapi juga pembinaan mental dan spiritual,” pungkas Maigus, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang.
