MINANGKABAUNEWS.com, PADANG- Proyek strategis nasional Fly Over Sitinjau Lauik dengan nilai investasi mencapai Rp 2,8 triliun menghadapi kendala perizinan lahan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengakui prosesnya telah meleset dari target dan membutuhkan percepatan dari Kementerian ATR/BPN.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi usai meninjau lokasi pembangunan fly over di Sitinjau Lauik, Senin (27/10), didampingi langsung oleh Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Muhammad Rachmat Kaimuddin.
Dalam paparannya, Mahyeldi mengawali dengan optimisme. “Untuk pembebasan lahan, Alhamdulillah kita awasi terus. Dukungan semua pihak luar biasa, mulai dari masyarakat, camat, lurah, dan walinagari semuanya mendukung,” ujarnya.
Namun, di balik optimisme itu, ia menyelipkan pengakuan bahwa penuntasan administrasi perizinan lahan tertunda. “Penuntasan perizinan lahan ini memang sudah sedikit terlambat dari target sebelumnya. Seharusnya awal Oktober ini sudah tuntas,” tutur Mahyeldi.
Untuk mengejar ketertinggalan, ia mengaku telah berkoordinasi intens dengan Wakil Menteri ATR/BPN. “Kita butuh bantuan dari pihak ATR BPN untuk percepatan perizinan lahan. Mudah-mudahan koordinasi ini berjalan baik dan pembangunan bisa lancar,” harapnya.
Dukungan untuk percepatan juga disuarakan oleh Deputi Kemenko Infraswil, Muhammad Rachmat Kaimuddin. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPN, tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah daerah.
“Kendati demikian, kami masih ada Pekerjaan Rumah (PR) untuk berkoordinasi lebih intensif dengan pihak ATR BPN setempat untuk perizinan lahan,” kata Rachmat. “Diharapkan, perizinan lahan ini bisa segera tuntas, agar teman-teman PU bisa segera mengakses lahan yang akan dibangun.”
Data Proyek yang Kompleks
Proyek Fly Over Sitinjau Lauik Panorama bukanlah pekerjaan kecil. Total investasinya mencapai Rp 2,8 triliun, dengan biaya operasional dan pemeliharaan tambahan sebesar Rp 562 miliar.
Proyek yang membutuhkan lahan seluas 18,7 hektar ini memiliki tantangan tersendiri, dimana 8,6 hektar di antaranya berstatus hutan lindung.
Rencana pekerjaannya mencakup pembangunan jalan sepanjang 2,8 kilometer yang terdiri dari tiga jembatan. Rinciannya adalah Jembatan 1 (152 meter), Jembatan 2 (120 meter), dan Jembatan 3 (100 meter).
Turut hadir dalam peninjauan tersebut sejumlah pejabat terkait, antara lain Kepala Balai BPJN Sumbar Elsa Putra Friandy, Plt. Kadis BMKTCT Provinsi Sumbar Dedi Rinaldi, Kadis Perkimtan Sumbar Ahdiarsyah, serta Kabiro ADPEM Setda Provinsi Sumbar Ria Wijayanti.
Dengan kompleksitas dan nilai investasinya yang besar, penyelesaian hambatan perizinan lahan menjadi kunci bagi kelancaran proyek infrastruktur yang dinantikan masyarakat Sumatera Barat ini.
—
