MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Vasko Ruseimy mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbar pada Sabtu (1/3/2025). Pertemuan ini membahas strategi efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta upaya memperkuat pembangunan berkelanjutan.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan lebih bijaksana. Selain itu, ia menyoroti perlunya percepatan implementasi program Green Province, yang tak hanya berfokus pada penghijauan, tetapi juga pada pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti geotermal dalam pembangunan infrastruktur.
“Pemprov Sumbar tengah menyusun kebijakan daerah yang mengintegrasikan energi terbarukan dengan pengelolaan hutan lindung, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait guna mendukung ekonomi hijau. Selain itu, ia mendorong percepatan Nagari Kreatif Hub sebagai wadah pemberdayaan potensi lokal dan peningkatan kapasitas aparatur nagari/desa.
Wagub Vasko Ruseimy menambahkan bahwa efisiensi tidak sekadar menekan anggaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas birokrasi. “Kita perlu memastikan efisiensi ini berdampak pada peningkatan kualitas kerja birokrat, bukan sekadar penghematan anggaran,” tegasnya.
Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, turut menekankan pentingnya kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan keterbatasan sumber daya, ia mendorong pencarian sumber pendapatan baru, termasuk kerja sama dengan sektor swasta, perguruan tinggi, serta pemanfaatan program CSR perusahaan.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, termasuk Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Arry Yuswandi, Asisten III Administrasi Umum Andri Yulika, serta pimpinan Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKD, Biro Hukum, Biro Adpim, Biro PBJ, dan Biro Organisasi. (adpsb/cen)
