MINANGKABAUNEWS.com, PADANG PARIAMAN – Dalam suasana hangat dan penuh keakraban di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Jumat malam (2/5/2025), Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menggelar jamuan makan malam bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo, Anggota DPR RI Andre Rosiade, serta sejumlah kepala daerah se-Sumatera Barat. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memaparkan perkembangan berbagai proyek infrastruktur strategis di wilayah Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen kuat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada keselamatan, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Atas nama Pemprov Sumbar, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri. Ini menjadi momen penting untuk menunjukkan keseriusan kami dalam mempercepat pembangunan, terutama yang bersifat strategis,” ungkap Mahyeldi.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Flyover Panorama I Sitinjau Lauik, infrastruktur vital yang telah lama dinantikan masyarakat. Proyek ini dirancang melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan dukungan ketersediaan layanan (AP).
Flyover tersebut akan dibangun sepanjang 2,789 km, menggantikan jalan lama sepanjang 2,2 km yang melintasi kawasan Indarung dan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Proyek ini memerlukan lahan seluas 18,7 hektare, terdiri dari 10,1 hektare milik masyarakat dan 8,59 hektare kawasan hutan lindung.
Penetapan lokasi telah disahkan melalui SK Gubernur Nomor 620-294-2024 sejak 5 April 2024. Dari 10 bidang tanah yang dibutuhkan, lima bidang telah bersertifikat, sementara sisanya masih dalam proses pembebasan.
“Wilayah ini sangat rawan longsor dan berisiko tinggi bagi pengendara. Flyover Sitinjau Lauik bukan sekadar soal kelancaran lalu lintas, tapi juga menyangkut keselamatan jiwa,” tegas Mahyeldi.
Selain flyover, Gubernur juga mengusulkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas lainnya, antara lain:
Irigasi Bandar Sirukam (Solok)
– Kondisinya rusak berat dan menghadapi kendala kewenangan akibat tumpang tindih antara pusat dan daerah pasca diterbitkannya Permen PUPR No. 14 Tahun 2015.
Sabo Dam Marapi dan Singgalang (Agam-Tanah Datar)
– Baru 9 dari 56 unit yang direncanakan masuk tahap perencanaan, padahal potensi galodo akibat aktivitas Gunung Marapi masih tinggi.
Pengendalian Banjir Batang Sumpur dan Batang Batahan (Pasaman dan Pasbar)
– Banjir telah merendam ratusan rumah, merusak infrastruktur, dan menelan korban jiwa.Pengamanan Pantai Air Haji (Pesisir Selatan)
– Abrasi parah menyebabkan rumah-rumah nelayan roboh akibat hantaman gelombang laut.Kolam Retensi Batang Maransi (Kota Padang)
– Dibutuhkan untuk mengatasi banjir yang kerap melanda pusat pemerintahan, kampus, rumah sakit, dan pemukiman warga.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya normalisasi sungai di kawasan terdampak erupsi Gunung Marapi dan penanganan longsoran di wilayah Ngarai Sianok.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri PUPR Dody Hanggodo memberikan sinyal positif. Ia mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera menyusun proposal resmi sebagai syarat pengusulan dalam program nasional.
“Silakan ajukan proposal yang lengkap dan terperinci. Kami siap mempelajarinya untuk dimasukkan dalam skala prioritas nasional. Apalagi dengan dukungan dari Pak Andre Rosiade dan rekan-rekan di DPR RI, sinergi ini bisa lebih kuat,” ujar Menteri Dody.
