MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Di balik gemerlap destinasi wisata Sumatera Barat yang mendunia, ada satu visi besar yang tak pernah luntur dari benak Gubernur Mahyeldi Ansharullah: pariwisata harus berbuah kemakmuran bagi masyarakat, bukan sekadar piala penghargaan.
Pernyataan tegas itu ia sampaikan saat menerima Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026). Di hadapan para ahli pariwisata dari Enhaii Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan Crescent Rating, Mahyeldi dengan lantang menegaskan prioritas pembangunan pariwisata di ranah Minang.
“Masalah rating itu nomor dua. Yang nomor satunya adalah bagaimana dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya bergerak,” ujar Mahyeldi dengan nada penuh keyakinan.
Baginya, angka kunjungan wisatawan hanyalah awal dari cerita panjang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap langkah wisatawan mampu menggerakkan roda ekonomi warga: dari penginapan yang penuh pemesan, warung makan yang ramai pembeli, hingga tangan-tangan kreatif pelaku UMKM yang produknya laris manis. Pariwisata, kata Mahyeldi, harus menjadi mesin penggerak kesejahteraan kolektif.
Namun, mimpi besar itu tak bisa terwujud hanya dengan komitmen semata. Mahyeldi mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Ia pun meminta seluruh jajaran aparatur pemerintahan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran dalam memberikan pelayanan prima kepada wisatawan. “Sebelum masyarakat memiliki kesadaran yang baik, tentu pejabat-pejabatnya terlebih dahulu harus memiliki literasi yang baik,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menginstruksikan agar sertifikasi halal pada hotel, restoran, dan usaha jasa lainnya dipampang jelas agar mudah dikenali. Kebersihan, sanitasi, fasilitas ibadah, hingga ketersediaan juru sembelih halal (Juleha) juga harus terus diperkuat melalui koordinasi dengan BPJPH dan para pelaku usaha. Semua ini adalah nafas dari pariwisata ramah muslim yang autentik.
Tim penilai IMTI sendiri mengakui bahwa Sumatera Barat memiliki modal besar: komitmen kuat dari pemimpin daerah, regulasi yang mendukung, konektivitas penerbangan langsung dengan Malaysia, serta inovasi di bidang ekonomi syariah. Namun, mereka juga mencatat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti visibilitas sertifikasi halal, kebersihan destinasi, dan optimalisasi informasi digital bagi pelaku usaha.
“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujar Koordinator Tim Ahli IMTI, Sumaryadi.
Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, menekankan bahwa sinergi semua pihak adalah kunci sukses. “Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, kemudian masyarakat. Sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” tuturnya.
Menanggapi semua masukan, Mahyeldi langsung bergerak cepat. Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menindaklanjuti catatan tim penilai. Pariwisata, menurutnya, adalah tanggung jawab bersama—bukan hanya Dinas Pariwisata. Setiap aparatur adalah wajah dari Sumatera Barat yang ramah dan mempesona.
Ke depan, Provinsi Sumatera Barat juga tengah menyiapkan berbagai agenda besar, termasuk ajang olahraga antarnegara serumpun pada 2027 dan kegiatan di kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA). Semuanya diarahkan pada satu tujuan akhir: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” pungkas Mahyeldi dengan optimisme membara.
Baginya, sebuah destinasi wisata baru layak disebut sukses jika senyum bahagia tak hanya terlihat di wajah wisatawan, tetapi juga di wajah setiap warga Sumbar yang merasakan berkah kunjungan itu. Sebab, di akhir hari, kemakmuran rakyat adalah penghargaan tertinggi yang tak tertandingi oleh rating mana pun.
