MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Langkah tegas diambil pemerintah provinsi untuk memastikan keamanan konsumen Muslim. Dalam pertemuan dengan pejabat senior keagamaan Jumat pekan lalu, pemimpin tertinggi Sumatera Barat menyatakan tidak ada kompromi soal kewajiban sertifikasi halal.
Mahyeldi Ansharullah, orang nomor satu di provinsi yang dikenal sebagai tanah Minangkabau ini, menegaskan bahwa era toleransi terhadap produk tanpa jaminan kehalalan sudah berakhir. Setiap makanan dan minuman yang dijual kepada masyarakat harus mengantongi sertifikat resmi.
“Konsumen berhak tahu apa yang mereka makan. Sertifikat halal bukan sekadar formalitas, tapi jaminan mutu dan kepercayaan publik,” tegas gubernur saat menerima kunjungan Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal daerah setempat di kediaman resminya.
Kebijakan ini sejalan dengan peraturan nasional yang telah diberlakukan sejak 2014, mewajibkan setiap produk konsumsi memiliki sertifikat halal. Namun implementasinya masih tersendat di berbagai daerah.
Untuk mempermudah pelaku usaha, terutama pedagang kecil dan menengah, pemerintah provinsi menawarkan program pendampingan intensif. Bahkan biaya sertifikasi digratiskan bagi ribuan pengusaha mikro.
Mahyeldi juga mengungkapkan visi besar: menjadikan lokasi-lokasi strategis seperti bandara, terminal, dan objek wisata sebagai kawasan kuliner halal terpadu. Ini diharapkan memperkuat reputasi Sumatera Barat sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia bagian barat.
Pejabat BPJPH provinsi, Ikrar Abdi, mengungkapkan angka fantastis: lebih dari 32 ribu sertifikat halal gratis dialokasikan tahun ini melalui program SEHATI 2026. Target penyelesaian ditetapkan paling lambat Oktober mendatang.
“Ini kesempatan emas bagi pelaku usaha lokal menembus pasar lebih luas, bahkan ekspor,” ungkap doktor lulusan studi agama tersebut.
Program ambisius ini diharapkan tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga mendongkrak daya saing produk lokal menghadapi persaingan global yang kian ketat.
