MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas menyetujui permintaan tambahan kuota Biosolar untuk Sumatera Barat. Keputusan itu menjawab kelangkaan BBM bersubsidi yang belakangan melanda daerah tersebut.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengonfirmasi persetujuan itu. Ia menyebut tambahan kuota sekitar 70.000 kilo liter (KL) sudah resmi disetujui dan berlaku mulai awal Oktober 2025.
“Alhamdulillah, usulan yang kita sampaikan sejak Agustus lalu dikabulkan. Dengan tambahan ini, kuota Biosolar Sumbar naik menjadi sekitar 566.000 KL,” kata Mahyeldi di Padang, Sabtu (11/10/2025).
Angka itu menunjukkan kenaikan sekitar 15% dari alokasi sebelumnya yang hanya 497.874 KL. Gubernur berharap Pertamina segera mendistribusikan tambahan kuota secara merata ke semua SPBU.
“Dengan demikian, antrean panjang di SPBU bisa segera terurai. Pemerintah akan terus memantau dan berkoordinasi agar distribusi berjalan lancar,” tegasnya.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Pertamina untuk mempercepat distribusi. Meski keputusan baru efektif di awal Oktober, ia optimistis pasokan akan segera normal.
“Memang butuh penyesuaian teknis, tapi insyaallah dalam waktu dekat antrean di SPBU akan berangsur hilang,” ujar Helmi.
Tambahan kuota ini diharapkan meredakan kelangkaan yang sempat mengganggu aktivitas petani, nelayan, dan pelaku transportasi di Sumatera Barat.
