MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melantik dan mengukuhkan 25 pejabat manajerial di lingkungan Pemprov Sumbar dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan berlangsung di Auditorium Gubernuran, Padang. Dari total pejabat yang dilantik, satu orang mengisi posisi eselon II, tujuh orang eselon III, dan sepuluh lainnya eselon IV. Sementara tujuh pejabat lainnya dikukuhkan kembali karena adanya perubahan struktur organisasi, termasuk perubahan nama RSUD Pariaman menjadi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH.
“Pelantikan ini adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Itu prinsip dasar birokrasi yang harus dipegang,” tegas Mahyeldi dalam sambutannya.
Mahyeldi menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan inovasi dalam setiap lini birokrasi. Ia menyebut bahwa Pemprov Sumbar telah mewajibkan seluruh OPD melahirkan minimal tiga inovasi setiap tahun — kebijakan yang menjadikan Sumbar sebagai salah satu provinsi dengan kinerja reformasi terbaik secara nasional.
Pejabat eselon II yang baru dilantik, dr. Herlina Nasution, M.Kes, kini menjabat sebagai Direktur RSUD Prof. Muhammad Yamin, SH. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD Pariaman.
Beberapa nama yang mengisi jabatan eselon III di antaranya:
Dr. Egy Juniardi, S.IP, M.Si sebagai Kepala Bagian Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan di Biro Administrasi Pembangunan;
Hafes Renaldo, SP sebagai Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan, Dinas Pangan;
Elno Sabri, S.Si, Apt sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan;
Saunida Agusti, SE sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, Dinas Koperasi dan UKM;
Hilma, SE, M.Si sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM;
M. Devid, S.STP sebagai Kepala UPTD Taman Budaya, Dinas Kebudayaan;
Febi Fortuna, S.STP sebagai Kepala Bagian Pengadilan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Biro Administrasi Pembangunan.
Gubernur Mahyeldi berharap seluruh pejabat yang dilantik dan dikukuhkan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan mampu menghadirkan birokrasi yang adaptif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
