MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Hujan deras mengguyur, air sungai meluap, dan tanah longsor mengubur harapan. Itulah pemandangan pilu yang menyelimuti Sumatera Barat awal tahun lalu. Namun di balik duka itu, kini muncul secercah harapan. Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Komisi VIII DPR RI bergerak cepat—memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tak berlarut-larut, agar masyarakat segera bangkit dari keterpurukan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dengan lantang menyuarakan satu kata kunci: percepatan. Dalam pertemuan hangat dengan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Istana Gubernur, Jumat (28/8/2026), ia mengungkapkan bahwa waktu adalah musuh terbesar saat bencana mengintai lagi. Pasalnya, ancaman hidrometeorologi masih membayangi sejumlah wilayah di ranah Minang.
“Pekerjaan-pekerjaan tahun ini sudah mulai, tapi masyarakat masih gamang. Curah hujan tinggi bisa memicu banjir kapan saja,” ujar Mahyeldi dengan nada penuh harap. Ia menambahkan, sedimentasi sungai yang belum tuntas jadi momok tersendiri. Pengalaman banjir di Padang dan Maninjau baru-baru ini menjadi pengingat getir bahwa alam tak bisa didikte.
Total kerugian dan kerusakan akibat bencana 2025 mencapai angka fantastis—Rp33,4 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah daerah mengajukan rencana rehabilitasi senilai Rp21,4 triliun melalui R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana). Kabar baiknya, Rp17,9 triliun di antaranya telah disetujui untuk penanganan infrastruktur. Anggaran sebesar itu akan digelontorkan secara multiyears selama tiga tahun ke depan—2026, 2027, dan 2028.
Mahyeldi tak sendiri dalam perjuangan ini. Ia menggambarkan ada tiga simpul kekuatan yang harus digerakkan bersama: kementerian dan lembaga di pusat, pemerintah provinsi, serta kabupaten dan kota. “Koordinasi adalah kunci. Tanpa itu, rehab-rekon hanya akan jadi mimpi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, memastikan kehadiran mereka bukan sekadar seremonial. “Kami ingin kondisi riil di lapangan. Nanti apa yang didapat di sini akan kami suarakan di pusat,” katanya dengan semangat. Komisi VIII pun menyoroti durasi tiga tahun yang dinilai masih terlalu panjang. Mereka mendorong agar pembangunan infrastruktur tak molor, mengingat risiko bencana yang tak kenal waktu.
Optimisme pun menyelimuti ruang pertemuan itu. Mahyeldi percaya, dengan pengawasan ketat dari DPR dan sinergi seluruh pihak, proses rehab-rekon bisa berjalan sesuai rencana. Masyarakat terdampak tak hanya akan mendapatkan kembali infrastruktur yang aman, tapi juga kepastian untuk memulihkan kehidupan dan ekonomi mereka.
“Kehadiran Komisi VIII mudah-mudahan memberi penguatan dan sekaligus mempercepat segalanya,” ucap Mahyeldi penuh syukur. Dan di tengah ancaman banjir yang masih mengintai, satu hal yang pasti: langkah cepat adalah jawabannya. Sumatera Barat bangkit, bersama-sama. (adpsb/cen/bud)
