MINANGKABAUNEWS.com, PADANG –Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menginstruksikan percepatan pendataan warga terdampak bencana. Langkah darurat ini dilakukan agar masyarakat yang ekonominya anjlok pascabencana segera bisa mengakses berbagai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.
Arahan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat berkunjung ke Padang. Mendagri menekankan pentingnya data yang akurat untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal.
“Semua bupati dan wali kota harus bergerak cepat dan tepat. Data yang kita kumpulkan adalah kunci agar bantuan segera sampai ke yang berhak,” tegas Mahyeldi di Kota Padang, Rabu (14/1).
Ia menjelaskan, pendataan ulang ini ditujukan untuk mengidentifikasi warga yang terdampak dan masuk dalam kategori miskin. Mereka kemudian akan diusulkan sebagai penerima manfaat program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
“Anggarannya sudah ada. Mereka yang hidupnya terpuruk karena bencana berhak mendapat bantuan untuk bisa hidup lebih nyaman,” kata Mahyeldi mengutamakan poin penting dari arahan Mendagri.
Tak hanya bantuan tunai dan kesehatan, Gubernur juga memastikan bantuan pangan akan segera mengalir. Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera mengajukan permintaan cadangan beras ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Dengan surat permintaan yang diajukan, insya Allah bantuan pangan bisa segera diproses dan didistribusikan,” tambahnya, menjamin langkah konkret untuk mengamankan kebutuhan dasar masyarakat.
Kebijakan terpadu ini diharapkan menjadi pelindung bagi warga Sumbar, baik dari sisi jaminan sosial maupun layanan kesehatan, di tengah masa pemulihan pascabencana.
