MINANGKABAUNEWS.com, PADANG– Dalam sunyi yang mencemaskan di balik gemericik air sungai di Pasaman dan Solok Selatan, tersimpan cerita duka yang tak lagi bisa dibungkam. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukan hanya merusak alam, tapi telah merenggut nyawa dan menghadirkan krisis pahit yang dirasakan langsung oleh sopir truk, nelayan, hingga ibu-ibu yang mengantre solar sejak subuh.
Di tengah situasi inilah, Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Barat angkat bicara. Dengan prihatin yang mendalam, mereka menyoroti bagaimana tambang emas ilegal di Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, hingga Dharmasraya seolah tumbuh subur tanpa “pagar” hukum yang memadai. Alat berat beroperasi, truk-truk lalu lalang, namun pertanyaannya besar: bagaimana semua ini bisa luput dari pengawasan aparat?
Ketua Bidang Hikmah IMM Sumbar Egi Wiransyah dengan tegas menyebut bahwa wajar jika masyarakat kini bertanya-tanya. “Tidak mungkin aktivitas sebesar ini berlangsung bertahun-tahun tanpa ‘sinyal radar’ dari aparat. Negara tidak boleh kalah. Rakyat tidak boleh terus dikorbankan untuk lubang tambang yang menganga,” ujar Egi.
Kecurigaan pun mengerucut pada dugaan adanya oknum kepolisian yang membekingi PETI. Karena itu, IMM dengan lantang mendesak Divisi Propam Polri dan Mabes Polri untuk segera menggelar ‘rapid test’ terhadap Polda Sumatera Barat. Bukan untuk mencari-cari salah, tapi untuk membersihkan institusi dari noda dan mengembalikan kepercayaan publik.
Namun, cerita ini tak berhenti di lubang tambang. IMM Sumbar membuka fakta lain yang lebih dekat dengan kantong rakyat kecil: krisis solar subsidi. Ratusan kendaraan antre panjang di SPBU, sementara diduga solar itu “bocor” ke area-area tambang ilegal. Akibatnya? Nelayan tak bisa melaut, petani terdampak, dan UMKM merana.
IMM menekankan, ini bukan lagi sekadar soal lingkungan. Ini soal hidup dan mati. Buktinya, korban longsor di area PETI terus berjatuhan. “Nyawa manusia tidak boleh menjadi angka statistik. Setiap jenazah yang dievakuasi dari lokasi tambang ilegal adalah gugatan keras bagi kita semua,” tegas Egi.
Dengan semangat “Selamatkan Rakyat, Tertibkan PETI, Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih,” IMM Sumbar mengajak semua pihak bergerak. Mereka mendesak Kapolda Sumbar untuk bertindak tegas hingga ke akar-akar intelektual pelaku. Juga mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk tak hanya menutup tambang, tapi memulihkan lingkungan yang terluka.
Tak ketinggalan, Pertamina pun diminta mengevaluasi distribusi BBM subsidi. Karena masyarakat sudah lelah mengantre. Ibu-ibu sudah lelah mengeluh.
Kini, bola panas berada di tangan DPRD Sumbar. Fungsi pengawasan harus dihidupkan. IMM Sumbar berjanji tak akan diam. Mereka akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari ibadah sosial, keadaban, dan keberpihakan kepada warga kecil yang kadang hanya berharap pada tegaknya hukum dan tersedianya solar di ujung jalan.
“Jangan biarkan rakyat bertahan di tengah krisis sementara tambang ilegal terus bernyanyi. Saatnya kita pulihkan harapan, tegakkan keadilan,” pungkas Egi Wiransyah.
