MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan perkembangan positif pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Tito menyebut indikator pemulihan di 16 kabupaten/kota terdampak menunjukkan tren yang menggembirakan, terutama dari sisi pemerintahan daerah.
“Kita lihat hampir semuanya berstatus hijau, yang menandakan fungsi pemerintahan telah berjalan kembali,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Namun, di balik catatan optimistis itu, masih tersisa pekerjaan rumah yang mendesak. Fokus percepatan kini dikerahkan untuk empat kabupaten yang dinilai memerlukan perhatian khusus, yaitu Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Keempatnya mengalami tingkat kerusakan yang cukup signifikan sehingga memerlukan dukungan gotong royong lintas sektor untuk pulih sepenuhnya.
Selain itu, sejumlah wilayah lain masih menunggu percepatan perbaikan infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan layanan PDAM. Untuk memastikan penanganan tepat sasaran, Tito menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat dari setiap kepala daerah. Data rinci tentang kerusakan infrastruktur fisik dan sosial ekonomi menjadi kunci bagi pemerintah pusat dalam menyusun prioritas perbaikan.
“Detail-detail seperti ini yang kita harapkan,” tegas Mendagri.
Pemulihan ini merupakan bagian dari pemetaan besar yang dilakukan pemerintah terhadap 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah-daerah tersebut dikategorikan ke dalam tiga level: sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Verifikasi tidak hanya pada lima indikator utama—seperti roda pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, akses darat, dan ekonomi—tetapi juga diperkuat dengan indikator tambahan. Indikator tambahan itu mencakup ketersediaan listrik, BBM (ditandai operasional SPBU), gas elpiji, layanan internet, serta air bersih.
Dengan strategi yang terarah dan data yang akurat, pemerintah berupaya memastikan bahwa pemulihan tak hanya tercatat di peta, tetapi benar-benar terasa hingga ke tingkat masyarakat terdampak.
