HMI Bukittinggi Angkat Bicara, Terkait Penempatan Lambang Negara Yang Salah Dalam Spanduk Ucapan HUT RI Ke-76

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi angkat bicara, terkait dengan persoalan mengenai baliho ucapan selamat HUT RI 76 dari Pemerintah Kota Bukittinggi, yang memuat foto
dan lambang negara yang salah dalam penempatannya.

HMI sebenarnya telah mendapatkan info terkait perbuatan melawan hukum terhadap penggunaan dan penempatan lambang negara yang digunakan pada baliho Dirgahayu Republik Indonesia Ke- 76 yang terpampang di dalam kota Bukittinggi.

Read More

“Saat itu masih dalam pengkajian komprehensif pada internal pengurus HMI Cabang Bukittinggi. Dan
pada hasil kajian tersebut, kami menemukan adanya dugaan perbuatan
penggunaan dan penempatan Lambang Negara Indonesia pada baliho tersebut”, ujar Plt. Kabid PPD HMI Cabang Bukittinggi Hadi Saputra, Rabu (18/08/2021).

Penjelasan terkait dengan lambang negara ada pada UUD 1945 pasal 36A yang berbunyi; “Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhineka Tunggal Ika. Lebih lanjut didalam UU no 24 tahun 2009 pada Bab IV pasal 46 ; “Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus kesebelah kanan, perisai berupa jantung,
Bhineka Tunggal Ika ditulis diatas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

“Dalam hal ini telah jelas oleh kita bahwa
lambang negara yang dimaksud adalah Garuda Pancasila.
Dalam persoalan terkait baliho tersebut, adanya dugaan perbuatan melawan
hukum lambang negara yang ditempatkan pada posisi yang tidak seharusnya dan menyalahi penempatan Lambang Negara yang telah diamanahkan dan diatur oleh UU”, terang Hadi.

Di katakan Hadi, pada baliho tersebut Lambang Negara ditempatkan pada bagian kanan bawah serta terdapatnya foto-foto unsur FORKOPIMDA di bagian atas, dan ini menambah malu kita sebagai bangsa. Karena semestinya mereka
lebih paham dan menjaga simbol Negara dari penyelewengan.

Dalam UU no 24 Tahun 2009 pasal 55 ayat 1 pada poin a disebutkan : “Lambang Negara ditempatkan disebelah kiri dan lebih tinggi dari pada Bendera negara.” dan pada poin b dilanjutkan: “gambar resmi Presiden atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada
Lambang Negara”, sambungnya.

Penggunan dan penempatan lambang daerah juga telah diatur dalam Undang-undang
no 77 tahun 2007 Bab V pasal 13 ayat 3 dan 5; serta pasal 16 ayat 2. Dalam kedua pasal tersebut diisyaratkan bahwa lambang daerah tidak lebih tingi atau sejajar dengan penempatan posisi Lambang Negara.

“Dari dua dasar hukum ini kami berpandangan bahwa Lambang Daerah serta gambar/foto FORKOPIMDA Kota Bukittinggi tidak lebih tinggi kedudukannya daripada Bendera Negara dan/atau gambar/foto Presiden dan Wakil Presiden. Penempatan Bendera Negara dan gambar Presiden atau
wakil presiden seperti yang tertera pada UU no 24 tahun 2009 pada pasal 1 ada dibawah lambang negara atau tidak lebih tinggi dari Lambang Negara”, tambahnya.

Atas dasar yuridis inilah maka HMI Cabang
Bukittinggi menyimpulkan bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Humas Pemerintah Kota Bukittinggi, selaku pihak yang berwenang harus lebih teliti dalam pengadaan baliho tersebut.

HMI Cabang Bukittinggi sebagai organisasi Mahasiwa Independen dengan tegas menyatakan sikap bahwa HMI Cabang
Bukittinggi menyayangkan adanya kejadian yang sangat memalukan pada hari
kemerdekaan Negara Republik Indonesia terhadap penggunaan dan penempatan Lambang Negara yang menjadi Simbol Negara pada salah satu baliho yang dibuat oleh pemerintah kota Bukittinggi
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang cenderung melecehkan Lambang Negara tersebut.

“Kami atas Nama Keluarga besar HMI Cabang Bukittinggi sangat menyayangkan Keteledoran yang terjadi pada pemasangan Baliho Forkompinda terkait Penempatan Letak Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila pada Baliho tersebut”, ucap Hadi.

Harapan kami kedepannya pemerintah lebih berhati-hati dalam penggunaan peletakkan Lambang Negara sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang No 24 Tahun 2009 Pada Pasal 55 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 Pasal 16 ayat 2, tutup Hadi. (Tirman/Linda)

Related posts