MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Wisatawan dan warga lokal mengeluhkan kondisi Gedung Taman Budaya Padang yang kini mengalami kerusakan fisik serius, menambah tekanan terhadap Pemerintah Kota dan Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan proyek seni yang telah lama mangkrak.
Bangunan berbentuk kapal yang dulunya menjadi daya tarik wisata sore hari di Kota Padang kini menyimpan potensi bahaya. Beberapa bagian struktur gedung dilaporkan retak, lapuk, dan berisiko jatuh. “Wisatawan masih banyak datang untuk berfoto, tapi sekarang kami khawatir, karena bagian atasnya sudah mulai hancur,” ujar Rini Astusi, wisatawan asal Pekanbaru.
Gedung ini merupakan bagian dari proyek Gedung Kebudayaan Sumatera Barat yang dimulai sejak 2015 dengan pendanaan dari APBD provinsi. Proyek dibagi dalam tiga zona—namun hanya Zona A yang rampung. Zona B, yang mencakup panggung utama teater, ditinggalkan menyusul pemutusan kontrak karena tidak dianggarkan kembali oleh pemerintah provinsi. Zona C bahkan disebut-sebut akan dialihfungsikan menjadi hotel berbintang—rencana yang memicu penolakan dari sejumlah pihak karena dianggap menyimpang dari tujuan awal pembangunan.
Proyek Terbengkalai, Citra Pariwisata Tertekan
Pemerintah Provinsi Sumbar dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar belum memberikan keterangan resmi terkait langkah pemeliharaan atau revitalisasi. Namun, ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran tentang arah kebijakan sektor pariwisata dan budaya di Sumbar.
“Jangan sampai ada korban dulu baru diperbaiki. Gedung ini bukan sekadar aset fisik—ini wajah budaya kita,” kata salah satu warga yang enggan namanya disebut.
Pembangunan yang semula ditargetkan selesai pada 2020, turut tertunda akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, DPRD Sumatera Barat menilai masalah utamanya adalah lemahnya perencanaan anggaran jangka panjang dan indikasi adanya konflik kepentingan dalam lingkaran birokrasi provinsi.
Kerugian dan Dampak Jangka Panjang
Kerusakan dan mangkraknya gedung telah menyebabkan:
Kerugian fiskal akibat aset infrastruktur yang tidak produktif.
Stagnasi sektor budaya karena minimnya fasilitas representatif untuk seniman lokal.
Penurunan citra destinasi wisata, khususnya di mata wisatawan domestik yang masih menjadikan ikon budaya sebagai atraksi utama.
Sektor pariwisata di Sumatera Barat, yang sebelumnya menunjukkan tren pemulihan pasca-pandemi, kini dihadapkan pada risiko reputasi. Potensi ekonomi dari pertunjukan seni, festival budaya, dan edukasi publik yang seharusnya dapat dimaksimalkan melalui gedung ini, kini terhenti.
Sejumlah komunitas seniman dan akademisi kebudayaan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi ulang proyek ini dan memprioritaskan kelanjutannya dalam RAPBD berikut. Beberapa menyarankan kolaborasi publik-swasta untuk mempercepat penyelesaian dan memastikan keberlanjutan pengelolaan.
“Investasi dalam budaya bukan pengeluaran, tapi aset jangka panjang. Daerah lain bisa, kenapa Padang tidak?” ucap seorang pengamat budaya Universitas Andalas.
Sementara itu, publik menunggu kejelasan dari otoritas—apakah gedung ini akan kembali pada fungsi budayanya, atau berubah menjadi catatan kegagalan proyek infrastruktur seni Sumatera Barat.
