MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Barat melayangkan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan tenaga kerja asing oleh otoritas imigrasi dan dinas terkait, menyusul temuan puluhan warga negara asing asal Tiongkok yang diduga bekerja tanpa dokumen resmi di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam inspeksi oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Disnakertrans Sumbar pada awal Juli, tercatat 13 hingga 14 warga Tiongkok terlibat dalam aktivitas tambang di PT Gamindra Mitra Kusuma (GMK) hanya dengan visa kunjungan, tanpa dilengkapi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), atau visa kerja yang sah.
“Tidak ada langkah konkret sejauh ini. Ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan membuka ruang eksploitasi oleh korporasi asing terhadap tenaga kerja dan sumber daya lokal,” ujar Egi Wiransyah, Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik IMM Sumbar, dalam keterangannya di Padang.
IMM Sumbar mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas. Lima poin sikap disampaikan antara lain:
1. Usut tuntas pelanggaran ketenagakerjaan dan imigrasi oleh perusahaan terkait.
2. Tindak pihak yang terlibat dalam pelindungan atau fasilitasi praktik ilegal ini.
3. Perluas jangkauan Tim PORA hingga tingkat kecamatan untuk pengawasan lebih intensif.
4. Terapkan prinsip transparansi dan buka partisipasi publik dalam pengawasan TKA.
5. Evaluasi menyeluruh atas kinerja Imigrasi Sumatera Barat.
Menurut Egi, persoalan TKA ilegal tak semata pelanggaran administratif, tapi menyentuh aspek keadilan ekonomi. “Masalah ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan bagi pekerja lokal yang kian terpinggirkan,” tegasnya.
IMM Sumbar menyatakan komitmen untuk terus mengawal proses investigasi, mendorong keterlibatan elemen mahasiswa, LSM, dan masyarakat sipil demi memastikan hukum ditegakkan tanpa kompromi atas kepentingan nasional.
