MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memprioritaskan percepatan penerapan sertifikat tanah elektronik, terutama di wilayah yang rawan bencana.
Rahmat Saleh menyoroti bahwa Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan The World Risk Index 2019, Indonesia berada di peringkat ke-37 dari 180 negara dengan risiko bencana tertinggi. Pada tahun 2021, peringkat tersebut meningkat drastis, menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga paling rawan bencana di dunia. Bahkan dalam laporan World Risk Report selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022, Indonesia tercatat sebagai negara kedua dengan risiko bencana tertinggi setelah Filipina.
“Kerawanan bencana ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, aspek kepemilikan lahan juga tidak boleh diabaikan,” ujar Rahmat Saleh dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa program sertifikat tanah elektronik (e-sertifikat), yang mulai diterapkan sejak 2023, merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat. Sertifikat digital ini dinilai lebih aman dibandingkan sertifikat fisik, karena tidak mudah rusak atau hilang akibat bencana alam serta lebih terlindungi dari pemalsuan melalui teknologi enkripsi.
“Jika hanya mengandalkan sertifikat kertas, risiko kehilangan atau kerusakan sangat besar, terutama saat terjadi bencana. Contohnya, banjir besar yang melanda Jabodetabek dan beberapa kota lain baru-baru ini,” tambahnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.107 kejadian bencana di Indonesia. Mayoritas bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Beberapa provinsi dengan tingkat kejadian bencana tertinggi meliputi Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Ia pun mengingatkan bahwa ancaman bencana di tahun 2025 tetap tinggi.
“Bukan hanya karena curah hujan yang ekstrem dan meningkatkan risiko banjir, tetapi BMKG juga mencatat adanya kecenderungan peningkatan intensitas gempa setiap tahun,” ujarnya.
Rahmat Saleh berharap Kementerian ATR/BPN dapat bersinergi dengan badan-badan pemantau bencana untuk mempercepat implementasi sertifikat elektronik di wilayah rawan bencana.
“Sebagai negara dengan risiko bencana tinggi, percepatan sertifikasi tanah elektronik harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengimbau agar Kementerian ATR/BPN lebih aktif dalam menyosialisasikan manfaat digitalisasi sertifikat tanah kepada masyarakat.
“Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami keunggulan sertifikat elektronik. Jangan biarkan kesalahpahaman berkembang tanpa adanya klarifikasi yang memadai. Humas BPN harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sejak program ini diluncurkan pada 2023 oleh Presiden Joko Widodo, sebanyak 3.192.600 sertifikat elektronik telah diterbitkan.
Dalam acara Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024), Nusron menyatakan bahwa seluruh kantor pertanahan di Indonesia kini telah melayani pembuatan sertifikat elektronik. Ia juga menegaskan bahwa semua pendaftaran tanah, baik untuk pertama kali maupun dalam transaksi pertanahan lainnya, akan menghasilkan sertifikat elektronik sebagai produk akhirnya.
