Ini Pernyataan Tak Terduga Ketum PBNU Said Aqil Siradj Soal Jabatan Presiden 3 Periode

  • Whatsapp
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj

MINANGKABAUNEWS.COM, JAKARTA — Terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode terus bergulir. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj mengatakan, masa jabatan, satu periode, dua, atau tiga sekalipun tidak ada dalam fikih Islam.

Dengan demikian, Said Aqil tidak mempersoalkan masa jabatan presiden RI menjadi tiga periode. Ia juga menyinggung soal biaya tinggi dalam setiap pemilihan presiden.

“Bagi fikih Islam mau dua periode mau tiga periode yang penting adil, jujur, amanah, dan pro rakyat,” ujar Said Aqil Selasa (7/9/2021).

Kendati begitu, terkait wacana tiga periode, Said Aqil menyerahkannya pada partai politik. “Urusan dua atau tiga periode itu terserah kesepakatan partai politik,” ujar Said Aqil.

Said Aqil menegaskan, yang terpenting adalah bukan soal periodenya, tapi proses pemilihannya.

Ia pun menyinggung soal hasil Musyawarah Ulama Nasional di Cirebon pada 2013, di mana PBNU memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terkait proses pemilihan presiden dan para kepala daerah diiputuskan melalui mekanisme yang diambil oleh MPR dan DPRD.

Alasan PBNU tentang rekomendasi itu, satu di antaranya adalah biaya tinggi secara keuangan ataupun sosial. Rekomendasai yang dibuat PBNU tersebut, kata Said Aqil, berdasarkan keputusan terbuka dari diskusi para kiai.

“Itu juga hasil musyawarah berdasarkan kitab kuning,” ungkapnya.

Keputusan musyawarah ulama di Cirebon telah disampaikannya kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan para wakilnya saat berkunjung ke Kantor PBNU pada 2019.

Said Aqil menambahkan, pembicaraan saat itu tidak menyinggung soal perpanjangan masa jabatan presiden karena isu tersebut belum terkuak saat itu.

“Sebagai Ormas, PBNU menyerahkan urusan amandemen kepada partai-partai politik. PBNU sebatas memberikan pandangan dan masukan,” tutupnya.

Related posts