Inilah Hasil Keputusan Mukerda dan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Sumbar dan MUI Kab/Kota

MINANGKABAUNEWS.COM, MUARO SIJUNJUNG — Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumbar telah memutuskan enam poin dalam Mukerda dan 6 enam poin sebagai hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Sumbar dan MUI kab/kota di Muaro Sijunjung, kabupaten Sijunjung selama 3 hari, Jumat-Minggu, 25-27 Maret 2022.

Pertemuan dilakukan selama 3 hari 25-27 Maret di Balairung Bupati Sijunjung, sedangkan acara hingga penutupan  berlangsung di Hotel Bukik Gadang, Kabupaten Sijunjung, yang dihadiri Bupati Sijunjung Benny Dwipa.

Read More

Persoalan Keumatan:

1. MUI Sumbar menghimbau seluruh pihak agar menyadari dan mengkritisi konsep moderasi beragama yang ditunggangi oleh paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme serta penyusupan Islam Nusantara. Demi membendung masuknya faham-faham tersebut, maka MUI Sumbar mengingatkan umat untuk tetap memegang teguh penolakan terhadap Islam Nusantara dan ikrar bersama dalam pengukuhan kembali “Sumpah Sati Bukik Marapalam”.

2. MUKERDA mengamanahkan kepada MUI Sumbar dan MUI Kab/Kota Se-Sumbar agar berkoordinasi dengan LKAAM / tokoh adat di setiap daerah untuk;
a. membahas dan mengantisipasi dampak negatif sertifikasi tanah pusako tinggi.
b. mencegah bangkitnya kembali tradisi-tradisi yang mengandung unsur kesyirikan seperti; batuang gilo, mangubua kapalo kabau, dll.
c. menyikapi dan memberantas segala bentuk penyakit masyarakat (pekat) seiring munculnya kafe-kafe malam yang menjurus kepada berkembangnya kemaksiatan seperti perzinaan / prostitusi, miras, narkoba, dan semisalnya.

3. Mendorong kelanjutan nagari-nagari percontohan yang menerapkan “Syara’ Mangato Adaik Mamakai” dalam bentuk Peraturan Nagari (Pernag), selanjutnya menjadikan nagari-nagari tersebut sebagai model bagi seluruh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat.

4. Mendukung dan menguatkan catatan/kritikan yang disampaikan MUI Sumatera Barat kepada BPJPH terkait penolakan logo halal baru yang telah diperkenalkan oleh BPJPH. Logo tersebut dipandang telah meninggalkan aspek dasar dari sertifikasi halal bahkan mengkerdilkan eksistensinya. Salah satu esensi yang hilang yakni dengan meniadakan simbol dan eksistensi MUI sebagai ujung tombak fatwa, karena MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan mitra utama BPJPH. Tampilan logo terkesan meminggirkan peran lembaga di luar Kemenag dalam hal ini MUI. Disamping itu, banyak hal lain yang mesti diperbaiki sebagaimana yang ramai dikritisi oleh tokoh dan umat Islam di negeri ini, misalnya terkait tulisan halal dalam bahasa Arab yang tidak menunjukkan esensi informatif dan tidak bersifat universal internasional bahkan secara nasional. Desain logo yang sangat kental dengan budaya daerah tertentu dapat menghilangkan semangat kebersamaan dan bisa dipahami sebagai superior suku bangsa tertentu. Berdasarkan pertimbangan di atas, MUKERDA menolak logo tersebut dan meminta MUI Pusat agar duduk bersama untuk merancang logo yang pantas dan patut.

5. MUI Sumbar bersama MUI Kab/Kota se-Sumatera Barat mengecam segala bentuk tindakan terorisme, namun juga mengecam segala bentuk arogansi aparat dalam penindakan terduga teroris di lapangan. Penangkapan terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 beberapa waktu belakangan ini, dinilai justru menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi hal ini, MUI Sumbar mendesak kepala daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) beserta Forkopimda terkait untuk memberikan keterangan secara komprehensif kepada masyarakat tentang keberadaan pelaku terorisme di Sumatera Barat.

6. MUI Sumbar dan MUI Kab/ Kota se Sumatera Barat menuntut dan mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelaku pelecehan maupun penistaan terhadap agama

Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Se-Sumatera Barat

1. Perubahan Jadwal Shalat Shubuh
Setelah membaca, memperhatikan dan mendengarkan dalil-dalil tentang ketentuan waktu shalat shubuh, memahami petunjuk dalil-dalil tersebut, menelusuri dan mengkaji pandangan para ulama dalam bidang yang terkait dari generasi ke generasi, kemudian membandingkannya dengan hasil penelitian terkini, maka Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-Sumatera Barat berketetapan hati menganjurkan umat Islam terutama di Sumatera Barat untuk mengikuti penetapan permulaan shalat shubuh yang berpedoman kepada penentuan terbitnya fajar shadiq berdasarkan posisi matahari minus 18 derjat (di bawah ufuk). Keputusan tersebut juga telah melalui perbandingan dengan lembaga-lembaga lain yang bersakala nasional dan internasional seperti Majma’ al-Fiqh, Rabithâh, Ummul Qurâ, Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyâh dan lainnya. Ketetapan ini juga berdasarkan kajian akademik dan observasi yang menggunakan tekhnologi terbaru. Akibat dari keputusan tersebut, disarankan kepada setiap masjid untuk menunda adzan shubuh selama 8 menit dari permulaan waktu yang biasa dipedomani selama ini. Ini juga berimplikasi kepada permulaan waktu imsak puasa dan ibadah lainnya yang terkait dengan waktu fajar. Namun karena ini merupakan ranah ijtihad, maka bagi siapa saja yang beribadah dengan tetap berpegang kepada jadwal yang lama, tetap shah sesuai dengan ijtihad tersebut. Kepada umat Islam, agar berlapang hati dalam menerima perbedaan pendapat dengan tetap mengutamakan rasa ukhuwwah Islamiyah.

2. Standar Muzakki
Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-Sumbar merekomendasikan agar seluruh Baznas di Sumatera Barat dalam menjalankan operasionalnya, konsisten berpedoman kepada aturan syari`at dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menetapkan standar muzakki terutama dalam masalah zakat profesi, agar sepakat mempedomani keputusan komisis fatwa MUI Sumbar No. 005/07/SK/ MUI- SB/III/ 2012 tentang zakat gaji PNS dan fatwa No. Kep-01/KF/MUI- SB/2021 Tentang Besaran Nishab dan Kadar Zakat Penghasilan.

3. Konsep `Amil
a. Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-Sumbar merekomendasikan agar proses pemilihan komisioner BAZNAS mempertimbangkan kompetensi calon komisioner yaitu ahli fikih zakat dan independent agar bisa secara maksimal menjalankan fungsi dan tugas `amil dalam ketentuan syariat Islam.
b. Sebagai salah satu tugas `amil, pendistribusian zakat kepada mustahiq benar-benar berpedoman kepada petunjuk syari`at Islam, tepat sasaran dan tidak membuka peluang untuk diinterfensi oleh pihak manapun.

4. Mengganti Bangunan Rumah Ibadah yang Masih Layak
Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-Sumbar merekomendasikan untuk tidak mengganti/merobohkan bangunan rumah ibadah yang masih layak pakai dan tidak ada kebutuhan mendesak untuk pembangunan yang baru demi menjaga Amanah si wâqif dan menghindari perbuatan mubazir.

5. Pasal 5 Ayat 1 Poin (d) PP. Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pemberhentian Nazhir
Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se- Sumbar merekomendasikan bahwa Pasal 5 ayat 1 poin (d) PP. nomor 42 Tahun 2006 tentang pemberhentian nazhir oleh BWI harus direvisi.

6. Aliran Bab Kesucian di Kabupaten Tanah Datar
a. Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-Sumatera Barat menguatkan hasil penelitian MUI Kab. Tanah Datar tentang Aliran Bab Kesucian dan merekomendasikan untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam penanganan aliran ini agar tidak eksis lagi di tengah masyarakat.
b. Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-Sumbar merekomendasikan kepada MUI Tanah Datar agar meningkatkan hasil penelitian tentang Aliran Bab Kesucian dari taushiyah menjadi fatwa.

Muaro Sijunjung, 23 Sya’ban 1443 / 26 Maret 2022 M

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat

Ketua Umum
Buya Dr. Gusrizal Gazahar, Lc.,M.Ag

Sekretaris Umum
Dr. Zulfan, SHI.,M

Hasil keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa dan Mukerda MUI Sumbar dan MUI kab/kota.
Hasil keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa dan Mukerda MUI Sumbar dan MUI kab/kota.
Hasil Ijtima’ Komisi Fatwa & Mukerda MUI Sumbar dan MUI kab/kota

Related posts