Jadi Calon Anggota DPD RI, Ini Jumlah Syarat Dukungan Minimalnya

MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — KPU Provinsi Sumatera Barat mengimbau figur yang berencana ingin maju pada Pemilihan Calon Anggota DPD agar mempersiapkan sejak awal syarat dukungan minimal. Meski tahapan penyerahan dukungan ke KPU Provinsi, baru akan dimulai pada 16 Desember 2022.

“Pendaftaran bakal calon anggota DPD sebaiknya mulai dipersiapkan mulai sekarang. Tahapan penyerahan dukungan akan dimulai pada 16 Desember 2022,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Yanuk Sri Mulyani saat Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Penyerahan dan Verifikasi Syarat Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, Rabu (30/11/2022) di salah satu hotel di Padang.

Read More

Bahkan sebelum memasuki tahapan penyerahan dukungan kata Yanuk, KPU memberi waktu persiapan penyerahan dukungan kepada bakal calon anggota DPD maupun kepada masing-masing LO mereka yang akan dimulai pada 6 Desember 2022.

Batas akhir persiapan dan penyerahan dukungan minimal pemilih katanya, akan berakhir pada 29 Desember 2022. Karena, setelah itu akan memasuki tahapan verifikasi daftar dukungan minimal pemilih, yaitu pada 30 Desember 2022.

Adapun persyaratan dukungan minimal perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.000 pemilih setelah verifikasi yang tersebar di 10 kab/kota.

“Artinya, sebaran dukungan pemilih minimal terdapat di 10 kabupaten/kota, timpang juga tidak masalah, mau dukungannya di suatu kabupaten banyak, di kabupaten lainnya kurang itu tidak masalah,” ujarnya.

Sekaitan syarat minimal dukungan, Yanuk Sri Mulyani mengingatkan agar bakal calon dalam mengumpulkan dukungan, harus melebihi dari syarat dukungan minimal. Hal itu mengantisipasi jika terjadi sejumlah dukungan dianggap tidak memenuhi syarat setelah verifikasi. Di antaranya, karena dukungan ganda.

“Karena kalau verifikasi kemudian terjadi pengurangan dukungan dan hasilnya di bawah dua ribu dukungan, maka jelas tidak lolos syarat minimal dukungan,” katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Yanuk Sri Mulyani, mengatakan kegiatan ini sangat penting karena bagian dari Tahapan Pemilu Serentak 2024.

Kegiatan ini juga merujuk pada PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Calon Perseorangan.

“Selain itu, pada Desember 2022 ini juga dimulai pendaftaran calon anggota DPD RI,” ujar Yanuk.
“Beda dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu serentak 2024 nanti, bakal calon anggota DPD harus mengisi formulir dukungan. Untuk Provinsi Sumbar, ditetapkan minimal 2.000 dukungan yang tersebar di minimal 50 persen kabupaten kota. Jadi untuk Sumbar, dukungan harus tersebar di 10 kabupaten kota,” ungkap Yanuk dalam acara yang dihadiri Anggota Bawaslu Sumbar, Nurhaeda Yetty dan calon anggota DPD RI Pemilu 2019 serta perwakilan Partai Politik, Ormas, OKP dan tokoh masyarakat.

Yanuk juga mengimbau pada masyarakat yang berminat untuk menjadi bakal calon anggota DPD RI, untuk bisa segera melengkapi persyaratannya.

“Namun jika ada yang diragukan, termasuk bagi pengurus parpol, silakan datang ke kantor KPU Sumbar untuk konsultasi. KPU Sumbar selalu terbuka,” jelas Yanuk.

Sementara itu Kordiv Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Gebriel Daulay dalam paparannya menyampaikan, seseorang belum bisa mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI, bila tidak lolos verifikasi administrasi yang terkait dengan surat pernyataan dukungan dan surat prsyaratan dukungan.

“Jadi, lolos dulu verifikasi administrasi dan faktual termasuk syarat dukungan, baru bisa mendaftar sebagai calon anggota DPD RI. Jadi, sejak awal data-data calon harus terverifikasi,” jelas Gebriel dalam diskusi yang dipandu oleh Sutrisno, Kabag Teknis dan Humas KPU Sumbar.

Kasubag Teknis Sekretariat KPU Sumbar, Rahman Al Amin dalam laporannya menyampaikan, dasar pelaksanaan kegiatan ini UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. mengingat tahapan calon perseorangan untuk Pemilu Serentak 2024, dimulai pada 6 Desember hingga 25 November 2023.

“Karena itu, untuk kelancaraan pelaksanaan tahapan ini, maka KPU Sumbar menggelar Rakor dan Sosialisasi ini,” ujar Rahman.

Related posts