Jaga Inflasi, Wamendagri Minta Pemda Intens Lakukan Pengawasan Harga Pasar

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG PANJANG – Menjaga inflasi sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, minta Pemerintah Daerah intens melaksanakan pengawasan harga pasar.

Hal tersebut disampaikan Wamendagri Jhon Wempi Wetipo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Mingguan Pengendalian Inflasi yang diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia, Senin (14/11/2022).

Read More

John mengatakan, ada enam upaya kongkrit yang harus dilaksanakan setiap daerah untuk penanggulangan inflasi. Diantaranya melaksanakan operasi pasar murah, lakukan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan harga barang. Lalu kerja sama dengan penghasil komoditi, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah dan terbukti bisa mengendalikan inflasi seperti di Papua Barat yang bisa menurunkan inflasi dengan enam indikator ini.┬áJika semua daerah melaksanakan enam indikator ini, tidak tertutup kemungkinan inflasi kita bisa turun,” tuturnya.

Jhon menambahkan, untuk saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada tiga komoditas yang alami inflasi. Di antaranya bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Sementara itu Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Putra Dewangga mengatakan, di Kota Padang Panjang, dari enam indikator ada tiga indikator yang belum dilaksanakan, seperti operasi pasar, kerja sama antar daerah dan penggunaan BTT.

Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Padang Panjang Putra Dewangga.

“Untuk operasi pasar, kita akan laksanakan pada 17 November nanti. Sementara kerja sama antar daerah ini belum kita laksanakan, karena dirasa belum diperlukan, pasokan kita masih cukup. Begitu juga dengan BTT, BTT kita sudah sangat terbatas. Jadi kita menggunakan dana refocusing 2% dari BTU dan Dana Insentif Daerah (DID),” tuturnya.

Selain itu kata Putra Dewangga, untuk pengendalian inflasi ini, Kota Padang Panjang juga sudah menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari APBD kepada 2.797 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp1,2 miliar pada 12 November lalu.

Ia menjelaskan, menjelang akhir tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) akan memastikan seluruh warga dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) telah menerima bantuan tersebut, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.

“Secara keseluruhan untuk pengendalian inflasi Padang Panjang sudah bergerak. Untuk fluktuasi pada minggu kedua November ini, tidak ada komoditi yang mempengaruhi daya beli masyarakat kita,” jelasnya. (Edi Fatra)

Related posts