MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Kompetensi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam menjawab tuntutan publik, terutama kepada kepala daerah yang notabene terikat dengan janji-janji politik dalam pemenuhan kebutuhan akan hak rakyat.
Pemenuhan dan penerapan kompetensi pemerintah adalah kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pengembangan kompetensi ASN pemerintah. Terutama dalam pelatihan dan biaya pendidikan.
Demikian kata Walikota Solok Zul Elfian Umar saat mengikuti FGD (Forum Group Discusion) yang digelar BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi, Jumat (11/11/2022), di Baso Agam.
Dalam paparannya, Wako menyebutkan dalam UU Nomor : 23 Tahun 2014 sudah diatur persyaratan untuk menduduki jabatan dalam jabatan pimpinan tinggi, Administrator, dan pengawas. Di antaranya kompetensi tekhnis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan.
Sementara persyaratan pengembangan karir ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 5 Tahun 2015 dan PP Nomor : 11 Tahun 2017 diatur kompetensi tekhnis, kompetensi manajerial, dan kompetensi kultural sosial.
“Kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan kateristik yang dimiliki oleh seorang ASN untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatan dalam Kemendagri dan Pemerintah Daerah” papar Wako.
Lebih lanjut Wako menguraikan, ada tujuh dalam kompetensi pemerintahan. Di antaranya Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah Dengan DPRD, dan Etika Pemerintahan.
“Semua ketentuan ini harus terpenuhi agar arah kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 bisa tercapai. Dan semua ini berkaitan erat dengan visi dan misi pemerintah daerah” ujar Zul Elfian.
