Jual Harta Pusaka Tinggi Tanpa Sepakat Kaum, Dampaknya Ini!!!

  • Whatsapp

Oleh: Laviola Salsabilla

Dalam minangkabau, harta pusaka memiliki peran penting dalam kelangsungan dan kewibawaan kaum. Sebab harta pusaka merupakan harta turun temurun yang memiliki faktor-faktor perkembangan pada pola kehidupan masyarakat. Hal ini tergambar pada falsafah adat minangkabau “ sakali aie gadang, sakali tapian baralieh”.

Harta pusaka adalah harta asal yang diwarisi menjadi harta kaum, bagi yang berhak milik, maka tidak boleh dijual. Harta pusaka bersifat material. Makna material disini ialah untuk untuk memisahkan daripada sako, yaitu perpindahan yang berlaku dari orang mati kepada yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut adat.

Sako adalah gelar pusaka yang sedang dipakai atau dijalankan. Gelar ini dipakai apabila diperoleh kesepakatan kepada siapa yang menyandang dan biasanya gelar ini diberikan kepada salah seorang kemenakan laki-laki dari kaum yang bertali darah menurut garis ibu.

Harta pusaka merupakan harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Minang. Misalnya, harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi merupakan sebagai harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan. Dari harta tersebut, maka diberi hak pengelolaan, bukan kepemilikan. Hasil dari hak pakai itu kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dalam satu keluarga.

Harta pusaka tinggi selalu diawasi oleh seorang pemuka adat atau mamak. Sesuatu yang dilakukan tanpa persetujuan ninik mamak, termasuk soal menjual tanah tidak akan diperbolehkan. Sebab harta pusaka tinggi merupakan milik kaum atau bersama dan sudah memiliki pewaris secara turun temurun menurut garis keturunan ibu. Tujuan harta pusaka tinggi dipelihara adalah untuk melindungi kaum yang lemah yaitu kaum perempuan dan sudah menjadi adat sejak dahulunya di Minangkabau.

Namun pada zaman sekarang, banyak beredar berita yang menyatakan adanya sengketa yang terjadi akibat harta pusaka yang sudah tidak jelas. Harta pusaka banyak diperjualbelikan atau berpindah tangan dan tidak dalam keadaan utuh. Selain itu banyak yang menjadi saksi palsu dan tidak mengetahui kedudukan dari tanah ulayat tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip penguasaan harta pusaka tinggi di Minangkabau yang telah memberikan batasan yang jelas.

Jual beli tanah pusaka tinggi kini mungkin terjadi akibat banyaknya masyarakat yang tergiur dan percaya terhadap sertifikat dan saksi palsu. Berbeda dengan zaman dahulu yang mungkin hanya melalui kesepakatan kaum tanpa adanya surat yang jelas dan bermodalkan rasa percaya terhadap keluarga.

Seorang mamak juga harus bijak dalam menyikapi dan menjalankan tugasnya sebagai kepala kaum. Hal ini telah diatur dalam aturan adat “kaluak paku kacang balimbiang tampuruang lenggang lenggokan dibaok urang ka saruaso, anak dipangku kamanakan dibimbiang urang kampuang dipatenggangkan tenggang nagari jan binaso. Maksud pepatah ini adalah pedoman bagi seorang mamak dalam suku atau kaum untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai mamak bagi kemenakan, kepala keluarga, serta sikap terhadap masyarakat di kampungnya.

Harta pusaka dapat dijual atau digadaikan apabila terjadi 4 perkara:
1.Maik tabujua ateh rumah (mayat terbujur diatas rumah), hal ini terjadi apabila salah satu anggota keluarga meninggal dunia namun tidak ada orang atau kerabat yang bisa membantu, maka boleh digadaikan untuk upah orang menyelenggarakan jenazah
2.Gadih atau jando indak balaki (gadis atau janda yang tak punya suami), hal ini diperbolehkan jika ada kerabat yang sudah janda atau masih gadis namun tidak ada yang mau menikahinya. Sehingga hasil dari penggadaian tersebut bisa untuk membayar laki-laki agar mau menikahi nya.
3.Rumah gadang katirisan (rumah besar rusak berat).
4.Mambangkik batang tarandam (membangkit batang terendam), hal ini dilakukan apabila gelar penghulu adat dalam suku tidak terpasang, namun sang kemenakan sudah harus mendapat bimbingan dari seorang penghulu. Maka hasil gadai bisa digunakan untuk menggelar pelaksanaan acara adat

Ada dua dampak yang ditimbulkan jika harta pusaka dijual atau digadaikan. Dampak positifnya adalah dikarenakan nilai jual tanah pusaka yang tinggi, mendorong suatu kaum untuk menjual atau melepasnya ke pihak lain. Kebanyakan tanah yang telah lepas dari kaum dijadikan perumahan atau perkantoran dan pertokoan. Dengan adanya kemauan suatu kaum untuk menjual tanah pusakanya,secara tidak langsung mereka telah ikut membantu melancarkan program pemerintahan di bidang perumahan.

Sedangkan dampak negatifnya, semenjak banyaknya tanah pusaka yang berpindah tangan mengakibatkan interaksi sosial dalam pola hubungan mamak-kemenakan menjadi renggang dan hilang. Hampir semua responden dari kakak atau adik perempuan dan mamak-kemenakan mengaku jarang sekali untuk saling berkunjung. Hal ini disebabkan karena mamak tidak lagi bertanggung jawab pada kemenakan dan tidak memikirkan ekonomi kemenakannya.

Pada hakikatnya menggadaikan harta pusaka tinggi di Minangkabau sangatlah dilarang. Karena jika diperbolehkan untuk dijual atau digadaikan, hilanglah keistimewaan Minangkabau. Seluruh ladang habis terjual dan tidak ada lagi tempat bagi anak dan kemenakan untuk hidup.

/*Penulis :Mahasiswi Jurusan Sastra Daerah Minangkabau, Universitas Andalas.

Related posts