Kadispar Sumbar Ajak Pemerintah kab/kota Berkolaborasi Fasilitasi Pelaku Usaha Pariwisata Urus Sertifikat CHSE dengan Dukungan APBD

Sosialisasi sertifikasi CHSE usaha pada desa wisata, Kamis, (22/9).

MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Upaya mengembangkan industri pariwisata, Dinas Pariwisata Sumbar kembali menggelar Sosialisasi Sertifikasi CHSE Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan) usaha pada desa wisata di Hotel HW Padang, Kamis, (22/9/2022).

Hadir sebagai peserta yaitu pelaku industri pariwisata Daya Tarik Wisata, perwakilan dinas pariwisata kab/kota se-Sumbar, pengelolah desa wisata dan para pelaku industri pariwisata lainnya. Narasumber dari auditor TUV Rheiland Listia dan Andika

Dalam sambutannya, Kadis Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda mengatakan Hampir 3 tahun pariwisata tumbang di Indonesia tidak terkecuali Sumbar. Kini dunia pariwisata mulai bangkit, di mana semester pertama hingga bulan Agustus tinknat kunjungan wisatawan nusantara mencapai 3,9 juta jiwa, dan 5 ribu wisatawan mancanegara.

“Tahun 2022 ini dunia pariwisata Sumbar kita mulai bergerak ada standar baru yang perlu disiapkan termasuk persoalan sertifikasi CHSE yang menjadi perhatian utama,” tuturnya.

Lanjutnya, ada tiga persoalan besar dalam mengembangkan pariwisata seperti persoalan kemacetan, di mana pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jalan tidak seimbang sehingga aksebilitas wisatawan terganggu. Adapun solusinya jalan tol ruas jalan Padang-Pekanbaru kemudian disambung tol Bangkinang-Kota Payakumbuh. Selanjutnya, Pemprov juga melakukan revitalisasi jalur kereta api.

Persoalan kedua yakni Hospitality (keramahtamahan) di mana perlu perobahan mindset dari masyarakat dan stakeholder terkait.

Kadinas Sumbar menambahkan Persoalan ketiga kebersihan (cleanlines), masyarakat kita kurang perduli dengan kebersihan. Kedepan perlu lebih kita galakan pola hidup sehat dan bersih.

Ditambahkannya, Adapun terobosan yang sekarang dilakukan Pemprov Sumbar untuk meningkatkan destinasi agar ekonomi pulih dengan membantu CHSE gratis.

Dirinya meminta pemerintah kab/kota agar ikut menfasilitasi pelaku usaha untuk mengurus CHSE karena pemerintah kab/kota yang memetik hasilnya melalui penerimaan pajak.

“Pemkab dan provinsi harus terus bersinergi dan berkolaborasi agar usaha pariwisata kita bisa disertifikasi dengan cepat. Manfaatkanlah momen ini untuk saling sinergi dan berkolabirasi,” ujarnya

Tambahnya, ada 49 usaha pariwisata yang difasilitasi Dinpar Sumbar dalam mengurus sertifikat CHSE awal.

Listiya selaku auditor TUV Rheinland mengatakan Skema pembiayaan sertifikat CHSE seharusnya berbayar tetapi dibantu dana APBD, untuk satu desa wisata ada 30 unit usaha untuk satu kali sertifikasi.
selama dua hari audit. Audit terdiri dari dari 4 dimensi yakni dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.

“TUV Rheinland ditugaskan audit usaha di Sumbar. Ini perdana di Sumbar dilanjutkan 6 destinasi lagi,” tuturnya.

“Surveilance atau pengechekan bagi penerima Sertifikat dilakukan pertahun dengan langsung mengunjungi tempat usahanya.

Direktur Standarisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diwakili Agus Priyono mengatakan Adapun persyaratan setiap dimensi kebersihan keselamatan dan kelestarian lingkungan memenuhi kriteria tata kelola kesiapan sumber daya manusia, dan partisipasi tamu.

“Jika pada saat surveilance ditemui tidak memenuhi persyaratan bisa saja sertifikasinya dicabut, tiga tahun selanjutnya pendaftaran ulang dengan sertifikasi 1/3 dari biaya pendaftaran awal,” tegasnya.

Related posts