Kajati Sumbar Resmikan Balai Restorative Justice Sawahlunto di Kantor KAN Talawi

MINANGKABAUNEWS.COM, SAWAHLUNTO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron, SH.MH memaparkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Salah satu upaya yang diambil Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan program restorative justice, dimana program ini adalah penyelesaian sengketa hukum tidak melalui peradilan namun melalui mufakat.

Penyeselesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan restotarif justice menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak beroreantasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hokum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistim peradilan pidana yang mempertimbangkan asas peradilan cepat, dan biaya ringan, jelas Yusron.

Dengan hadirnya Balai restorative justice di Kota Sawahlunto dinilai oleh Yusron bahwa ada kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Sawahlunto dengan Kejaksaan. Hal ini patut diapresiasi.

Apresiasi saya berikan kepada pemerintah Kota Sawahlunto dan seluruh elemen yang ada, yang mampu bekerjasama dengan baik dengan kejaksaan, hal ini terbukti dengan hadirnya Balai Restorative Justice di Kota Sawahlunto, Kota yang memilki kemajemukan adat, budaya serta agama. Dan semoga dengan hadirnya balai ini akan mampu memberikan kepastian hukum terhadap sengketa pidana yang diselesaikan dengan mufakat antara korban dan pelaku tindak pidana, tambah Kajati Sumatera Barat.

Sementara itu Walikota Sawahlunto , Deri Asta, SH juga mengapresiasi kejaksaan dengan melahirkan program Restorative Justice ini, sebab Deri Asta menilai program itu sangat sesuai dengan kaedah hukum adat yang berlaku di Sumatera Barat, dan Kota Sawahlunto khususnya, yakni mengedepankan musyawarah mencapai
kata Mufakat.

Pemerintah Kota Sawahlunto sangat menyambut baik program ini sebab dinilai paradigma penegakan hukum sudah bergerser yang tidak saja pada penindakkan ataupun sanksi-sanksi namun lebih kearah azas musyawarah mufakat yang sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Walaupun mengedepankan mufakat namun Restorative Justice tidak mengenyampingkan aturan hukum tapi dilaksanakan lebih fleksibel dan harus dikawal serta dilakukan secara bersama-sama, tegas Deri Asta.

Disisi lain kepala kejaksanaan negeri Sawahlunto, Dr. Abdul Mubin, ST. SH. MH menjelaskan bahwa program Restorative Justice sudah sesuai dengan peraturan kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadialan ataupun Restorative Justice untuk memenuhi keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

“Program Restorative Justice bukanlah menghapus ataupun menghilangkan eksitensi sistim peradilan pidana terpadu yang berlaku di Indonesia melalui Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun Restorative Justice harus memenuhi syarat yakni apabila kerugian yang timbul bagi korban akibat prilaku tersangka maksimal 2, 5 juta rupiah, ancaman hukum maksimal 5 tahun penjara, tersangka atau pelaku baru pertama kali melakukan tindakan tersebut, serta adanya perdamaian dari kedua belah pihak”, jelas Abdul Mubin.

Abdul Mubin juga berterimakasih kepada Walikota Sawahlunto dan jajaran yang merespon cepat akan hadirnya Balai Restorative Justice di Kota Sawahlunto dengan harapan peran serta dari seluruh elemen yang ada di Kota Sawahlunto sehingga dengan berdirinya Balai Restorative Justice ini dapat menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh anak kemenakan melalui mufakat bersama.

Peresmikan Balai Restorative Justice ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Sekda, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sawahlunto, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Kelapa Desa dan Kelurahan, LKAAM serta undangan lainnya.(atra)

Related posts