Kala DPRD Kota Bukittinggi Gelar Rapat Paripurna Tiga Hari

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS.COM, PARIWARA DPRD KOTA BUKITTINGGI – Wali Kota melalui Wakil Wali Kota Bukittinggi menyampaikan hantaran Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rapat paripurna hantaran di Gedung DPRD Kota DPRD Kota Bukittinggi, Jum’at, (15/7/2022).

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

Kegiatan Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhasra dan Rusdy Nurman.

Read More

Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi dalam sambutannya menyampaikan, mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89, wali kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

“Rancangan KUA yang kami hantarkan meliputi: Kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian,” ujar Marfendi.

Ia menjelaskan, sedangkan untuk rancangan PPAS disusun dengan sistematika yakni, Pertama, menentukan skala prioritas pembangunan, menentukan prioritas program dan kegiatan masing-masing urusan yang disingkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam renja pemerintah pusat setiap tahunnya dan menyusun capaian kinerja, sasaran dan Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatra Barat, maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah ” Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pemulihan Pasca Pandemi”.

“Prioritas ini kami susun secara sistematis dalam rangka pencapaian visi ‘ Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dengan misi ‘ Hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan, hebat dalam sektor pendidikan, hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan Olahraga, hebat dalam tata kelola pemerintahan, hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan dan hebat dalam sektor bidang pertanian,” jelas Marfendi.

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

Ada tujuh prioritas pembangunan Kota Bukittinggi 2023 yakni, Prioritas peningkatan ekonomi kerakyatan, prioritas pengembangan sektor pendidikan, prioritas pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan, prioritas pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan Olahraga, prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan, prioritas pengembangan sosial kemasyarakatan dan prioritas pengembangan sektor pertanian, tambahnya.

Wawako Marfendi lebih lanjut menerangkan, adapun postur APBD dalam rancangan KUA dan PPAS ini adalah: Pertama, Estimasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp621,7 miliar, Estimasi Belanja adalah sebesar Rp976,6 miliar, Surplus/Defisit dengan angka total pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp354,8 miliar dan untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

“Setelah disetujui bersama KUA dan PPAS akan menjadi dasar kita dalam penyusunan APBD tahun 2023 nantinya,” terang Marfendi.

Kemudian dalam hantaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah(Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Marfendi sebut, pada prinsipnya ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan kewenangan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, bahkan diberikan tenggat waktu pada tahun 2022 untuk menyusun.

“Kami mengasumsikan dengan disetujuinya Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 ini dapat mempermudah penyusunan APBD 2023 nantinya dan dengan adanya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah nantinya pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih baik lagi di masa yang akan datang serta aturan turunan perda juga dapat disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait paling lama akhir 2022 ini,” sebutnya.

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

Pihaknya berharap masukan dan saran dari saudara-saudara dewan yang terhormat dan kita semua dalam rangka mendukung dalam proses penetapan kedua dokumen ini dengan melakukan pembahasan agar sinergi pemerintah daerah dapat diaplikasikan dalam setiap kebijakan yang ada.

Pemandangan Umum 6 Fraksi di DPRD Bukittinggi Terhadap Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Senin (18/7/2022), Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Ruang Sidang Utama DPRD Bukittinggi, pada hari kedua, Senin (18/7/2022).

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

Rapat Paripurna Senin, (18/7) dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Nur Hasra dan Rusdy NurmanKetua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, pada Jum’at 15 Juli 2022 lalu, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menghantarkan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di ruang sidang utama DPRD Bukittinggi ini.

“Pada hari ini, kita kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut,” ucapnya.

Kemudian juru bicara Fraksi-Fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum masing-masing.

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

Pertama, Fraksi Partai Demokrat dengan Jubir Alizarman, menyampaikan sejumlah pertanyaan. Diantaranya, Apa perbedaan yang mendasar perda ini dengan aturan perda sebelumnya. Bagaimana materi muatan lokal dalam ranperda ini?

“Apa yang akan dilakukan Pemko jika terjadi beberapa kesalahan dalam penganggaran?,” ucapnya.

Kedua, Fraksi Amanat Nasional Persatuan dengan Jubir Irman menyampaikan, permintaan agar DPRD dilibatkan lebih banyak dalam penyusunan anggaran, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), agar bisa memberikan masukan.

“Dengan lahirnya perda ini diharapkan, tidak lagi ditemukan permasalahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tuturnya.

Ketiga, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pemandangan umum yang dibacakan Arnis. Dimana, pada BAB III terdapat narasi optimalisasi pengelolaan “Dana Abadi”.

“Apa yang dimaksud dengan dana abadi itu?,” ucapnya.

Selanjutnya juga ditanyakan terkait pengaturan khusus tentang BUMD sebagai bentuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

Keempat, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan, pemandangan umum fraksi yang dibacakan Shabirin Rachmat. Fraksi Gerindra mendukung penuh ranperda tersebut untuk dibahas, karena akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dengan mengikuti aturan pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur pentingnya reformasi keuangan daerah.

Kelima, Fraksi Partai Golongan Karya dengan Jubir Syafril menyampaikan pertanyaan, upaya pemko untuk meningkatkan serapan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga tidak terdapat silpa yang besar dan demi kemajuan masyarakat Bukittinggi.

Keenam, Fraksi Nasdem – PKB dengan Jubir Zulhamdi Nova Candra, Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang merespon Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kami juga mohon penjelasan apa yang mendasari langkah yang diambil Pemko Bukittinggi mengajukan perda baru, bukankah akan lebih baik Pemko Bukittinggi mengajukan perubahan perda,” tutupnya

Wawako Marfendi Jawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Bukittinggi

Hari ketiga Selasa (19/7/2022, DPRD kembali menggelar Rapat Paripurna tentang Jawaban Wali Kota Bukittinggi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua DPRD, Nurhasra dan Rusdy Nurman.

Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi menyampaikan, ucapan terimakasih dan apresiasi atas pemandangan umum masing-masing fraksi DPRD.

“Kami sangat menghargai atas segala masukan, kritikan ataupun saran yang disampaikan, yang pada prinsipnya memperlihatkan konsistensi dan komitmen DPRD Kota Bukittinggi dalam mendorong percepatan proses perwujudan visi dan misi kota Bukittinggi yang kita cintai,” ujar Marfendi dalam sambutannya.

Untuk lebih sistematis dan jelasnya, berikut ini pihaknya sampaikan jawaban/tanggapan atas pandangan umum fraksi- fraksi DPRD Kota Bukittinggi sebagai berikut:

Untuk pemandangan umum fraksi Demokrat, Wawako menjawab, basis laporan keuangan Perda Nomor 03 Tahun 2008 lama, merujuk pada PP Nomor 58 Tahun 2005 yang telah dicabut. Sehingga diganti dengan ranperda yang diajukan saat ini.

“Jika ada kendala penganggaran, akan menjadikan Perda sebagai pedoman penyusunan perwako yang bersifat lebih teknis dengan tepat, jelas dan mengikat,” jelas Marfendi.

Untuk pemandangan umum fraksi Amanat Nasional Pembangunan, Wawako memberikan jawaban, Pemko akan lebih meningkatkan sinergisitas dengan DPRD.

“Kita juga akan lebih meningkatkan kedispilinan dalam mengikuti jadwal dan mendedikasikan waktu untuk pekerjaan masing-masing kita ke depan,” ungkapnya.

Terkait dana abadi yang disampaikan fraksi PKS, Wawako menjawab, Dana Abadi merupakan bagian dari SILPA yang dapat dibentuk oleh daerah dengan syarat: SILPA dalam jumlah tinggi, kinerja layanan daerah juga tinggi, kebutuhan dasar dari prioritas telah terpenuhi.

Untuk pemandangan umun fraksi Partai Gerindra, Wawako memberikan apresiasi atas dukungan terhadap pembahasan lebih lanjut nantinya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait kebijakan keuangan ke depan pasca ditetapkannya perda tersebut.

Wawako Marfendi, dalam menjawab pemandangan fraksi Partai Golkar, menyampaikan, percepatan serapan anggaran dan tidak bertele tele dalam pengurusan keuangan, demi kemajuan masyarakat Kota Bukittinggi sehingga SiLPA juga tidak besar.

“Kami akan perhatikan dan pedomani sepenuhnya dengan diaturnya lebih lanjut teknis pengelolaan keuangan daerah dalam perwako dan edaran teknis sehingga panduan yang bersifat praktis dan jelas dapat dilaksanakan seluruh pengelola keuangan nantinya sesuai dengan yang ditetapkan,” tukas Marfendi.

Kemudian untuk pemandangan umum Fraksi Nasdem-PKB, Marfendi menyampaikan, pada awalnya pihaknya juga akan melakukan perubahan Perda 03 Tahun 2008, namun setelah dilakukan penyusunan perubahan pasal-pasal pada peraturan daerah dimaksud ternyata terdapat lebih dari 50 persen perubahan pasal.

“Maka peraturan perundang-undangan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut,” terang wawako.

Dalam penyampaian jawaban/tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.

“Selanjutnya kepada saudara ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, kami harapkan kiranya dapat menelaah, memberikan masukan berupa dukungan, kritik, saran dan solusi dalam proses pembahasan selanjutnya, agar Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tutup Marfendi mengakhiri.

Giat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi selama tiga hari di gedung parlemen setempat (Foto: Dok. Istimewa)

Sementara itu Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial, mengapresiasi jawaban wali kota yang disampaikan oleh wakil wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi, terkait ranperda pengelolaan keuangan daerah. Seluruh jawaban tersebut, tentunya akan menjadi catatan bagi setiap Anggota DPRD Bukittinggi.

“Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan oleh Anggota DPRD Bukittinggi secara lebih mendalam. Nantinya akan kita bahas, apakah perlu dibentuk pansus atau tidak, dalam proses pembahasan nantinya,” tutupnya.

Related posts