Kamasril: Pencalonan Sebagai Ketua Partai Golkar Harus Sesuai AD/ART

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI-Terkait dengan adanya pemberitaan bahwasanya Musda itu ilegal, Kamasril Katik mengklarifikasi kepada awak media pada saat pertemuan di Kantor Golkar Jalan Jendral Sudirman, Senin (12/07/21).

Ia menjelaskan bahwa semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam didalam Musda tertanggal 8 April di hotel Dymens di mana itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan sekarang yang dilakukan oleh Provinsi untuk melaksanakan Musda di Padang itu jelas sudah melanggar anggaran dasar AD/ART.

“Pencalonan sebagai Ketua Partai di Partai Golkar itu adalah yang sudah pernah menjadi pengurus selama 5 tahun berturut-turut dan tidak terputus”, ujar Kamasril.

Kamasril mengatakan, penjelasan dari Nisfan sebagai ketua Plt Golkar, harus ada bukti tertulis bahwa ia ditunjuk sebagai PLT begitu juga dengan keterangan yang menyebutkan bahwa SK kami sudah habis terhitung tanggal 20 Desember 2020.

“Kalau memang SK kami sudah habis tertanggal 20 Desember 2020, kenapa Yulman Hadi masih mengadakan Musda ke 10 pada saat 8 April 2021? Dan kalaupun Musda itu ilegal, DPD tingkat 1 waktu itu sebagai pemimpin sidang hadir 5 orang, dan yang walk-out 2 orang, berarti masih sah kalau tetap diadakan Musda kemarin(8/04/21) dan hasil Musda adalah sah,” tegas Kamasril Katik Nan Kayo.

Ia menambahkan dengan adanya Musda ke 10 yang dilakukan di Provinsi Padang dan menunjuk saudara Dedi Chandra sebagai ketua ,kami akan menyurati DPP dalam waktu dekat, gimana nanti selanjutnya kami akan masuk ke Mahkamah Partai.

“Kami berharap Provinsi bisa menciptakan pendidikan politik yang bagus untuk kami, kami tetap utamakan kepentingan partai diluar kepentingan pribadi dan harus jujur dan loyal terhadap partai dan bukan royal”, pungkasnya.(Fang).

Related posts