Oleh: Buya Ki Jal Atri Tanjung (Advokat & Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumbar)
Ada yang ganjil ketika kita berbicara tentang otonomi perguruan tinggi di negeri ini. Di satu sisi, kita ingin kampus-kampus melahirkan pemikir-pemikir besar yang mampu membaca zaman dengan jernih. Di sisi lain, kita masih gemar memasung kaki mereka dengan tali-tali regulasi yang kadang tak lebih dari sekedar formalitas birokratis.
Ironis memang. Kita meminta kampus untuk berlari kencang, tapi tangan kita masih erat memegang kendali. Kita ingin mereka mandiri, tapi tak rela melepas ikatan.
Membuka Keran, Bukan Memasang Selang Bocor
Reformasi regulasi bukan sekadar wacana manis di atas kertas. Ini tentang keberanian pemerintah untuk mengakui bahwa tak semua hal bisa diatur dari pusat. Bahwa kampus lebih tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Selama ini, birokrasi pendidikan kita seperti selang yang bocor di banyak tempat—air mengalir, tapi yang sampai ke ujung hanya setetes, sisanya merembes tak jelas kemana.
Sudah saatnya pemerintah beralih peran dari “tukang atur” menjadi “fasilitator”. Bukan lagi menentukan warna apa yang harus dipakai kampus, tapi memastikan mereka punya cat untuk melukis masa depan.
Kampus Butuh Manajer, Bukan Sekadar Pejabat
Lalu kita bicara soal manajemen. Mari jujur, tak sedikit pemimpin kampus yang hebat secara akademik tapi lemah dalam mengelola institusi. Kepemimpinan perguruan tinggi kini butuh lebih dari sekadar gelar profesor—ia butuh naluri wirausaha, kepekaan terhadap perubahan, dan keberanian mengambil keputusan tidak populer.
Kita perlu pemimpin yang bisa membedakan antara “mengelola” dan “melayani”. Mengelola urusan dalam, melayani kebutuhan luar. Karena kampus tak lagi bisa jadi menara gading yang asyik dengan dirinya sendiri.
Investasi yang Kerap Dilupakan
Pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur sering masuk daftar prioritas, tapi selalu tersendat di tengah jalan. Dosen-dosen hebat kita biarkan pergi karena tak ada iklim riset yang mendukung. Laboratorium dibiarkan tua, perpustakaan tak lagi menjadi tujuan utama mahasiswa.
Padahal, perang sesungguhnya di era sekarang adalah perang talenta. Kampus yang tak mampu menyediakan medan perang yang layak bagi talenta-talenta mudanya, pada akhirnya hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri.
Merangkul Industri Tanpa Kehilangan Identitas
Kerjasama dengan industri menjadi keniscayaan. Tapi hati-hati, jangan sampai kampus berubah menjadi pusat pelatihan kerja berlabel sarjana. Kolaborasi harus dua arah—industri mendapatkan riset dan inovasi, kampus mendapatkan relevansi dan pendanaan. Bukan kemudian kurikulum ditentukan sepenuhnya oleh kebutuhan pasar semata.
Kita ingin lulusan yang siap kerja, tapi juga siap hidup. Mampu menjadi pegawai yang baik, sekaligus manusia yang utuh.
Pada akhirnya, otonomi dan kemandirian perguruan tinggi bukanlah hadiah yang bisa diberikan begitu saja. Ia adalah medan perjuangan yang harus dimenangkan setiap hari. Dengan regulasi yang membebaskan, manajemen yang kuat, sumber daya yang memadai, dan kerjasama yang saling menguntungkan, kampus kita bisa kembali menjadi mercusuar yang menerangi jalan bangsa.
Atau kita biarkan mereka terus merangkak dalam belenggu, sampai akhirnya benar-benar mati sebelum berkembang?
Salam.
Advokat Ki Jal Atri Tanjung
