Kasus Korupsi Di PUPR Mentawai Segera Rampung, Ditreskrimsus Polda Sumbar Terus Lakukan Penyelidikan Dan Panggil 14 Saksi

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, MENTAWAI – Masyarakat sipil anti Korupsi Sumatera Barat kunjungi Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, guna memastikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saat ini sedang dalam proses hukum.

Ketua Formma Sumbar, Heronimus Eko Zebua bersama masyarakat sipil anti Korupsi Sumbar saat audensi di Mapolda Sumbar menyebutkan bahwa pihaknya mendukung proses hukum dugaan kasus Korupsi di tubuh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Read More

“Kita sangat mendukung proses hukum kasus dugaan korupsi Rp.5,2 miliar di Dinas PUPR Mentawai yang di tangani Ditreskrimsus Polda Sumbar” ujar Ketua Formma Sumbar, Selasa (15/06/2021).

Dia menyebutkan, audensi yang di lakukan ini agar masyarakat mengetahui kepastian hukum terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUPR mentawai.

“Kami meminta kasus tindak pidana korupsi ini tetap berlanjut penyidikannya hingga sampai sidang ke pengadilan”, imbuh Heronimus.

Sementara Surya Purnama dari anggota Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar juga mengatakan, audiensi bersama Ditreskrimsus Polda Sumbar ini untuk menyampaikan analisis timnya yang ditemukan BPK.

“Kami sangat mengapresiasi kepada Ditreskrimsus Polda Sumbar yang sudah melakukan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Mentawai”, ujarnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Joko Sadono menyampaikan, bahwa kasus tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Mentawai bahwa saat ini telah di lakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi.

“Untuk perkara tindak pidana korupsi di Dinas PUPR, kita sudah melakukan pemeriksaan 14 orang saksi dan sudah diklarifikasi surat surat dokumen dari ahli melalui anggota”, ucapnya.

Tak hanya itu,anggota juga sudah turun kelapangan yang berada di empat pulau di Mentawai untuk melihat langsung fisik kasus tersebut, akuhnya.

Dia menyebutkan, proses penyelidikan sudah berjalan, namun masih tetap di lakukan terus upaya penyelidikan penyelidikan agar kasus ini segera rampung.

Perkara ini ditindak lanjuti proses hukum apakah ini tindak pidana atau bukan, kita harus fix kan untuk memberikan kepastian hukum. Dari perkara ini indikasinya kuat mengarah ke korupsi, sebut Joko.

Joko menambahkan, kasus dugaan korupsi ini terjadi pada tahun anggaran 2019 – 2020, dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi korupsi senilai Rp.5,2 miliar. Dari total seluruh anggaran pada Dinas PUPR saat itu sebanyak Rp.10 miliar. (Tirman/Ers)

Related posts