MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau perusahaan angkutan umum untuk mematuhi standar keselamatan transportasi.
Pelaksana Tugas Direktur Angkutan BPTJ Kemenhub, Solihin Purwantara, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah risiko kecelakaan dalam bisnis angkutan umum.
“SMK merupakan langkah untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) dan risiko kecelakaan yang mungkin terjadi dalam proses bisnis perusahaan, serta memitigasi risiko tersebut agar kecelakaan tidak terjadi,” kata Solihin dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.
Dia menambahkan bahwa sertifikasi SMK-PAU merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi, serta melindungi pengusaha, pekerja, dan pengguna jasa transportasi dari risiko kecelakaan, guna memastikan keamanan operasional angkutan umum.
“SMK-PAU berlaku tidak hanya untuk perusahaan angkutan barang, tetapi juga perusahaan angkutan penumpang,” ujar Solihin.
Kemenhub, melalui BPTJ, kembali menyerahkan Sertifikat SMK-PAU kepada 19 perusahaan angkutan umum yang telah memenuhi standar keselamatan. Sertifikat ini diberikan setelah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan oleh BPTJ yang bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam penilaian dokumen SMK perusahaan angkutan umum.
Penilaian Berdasarkan 10 Elemen Keselamatan
BPTJ menilai 10 elemen keselamatan yang tertuang dalam PM Nomor 85 Tahun 2018. Elemen-elemen tersebut mencakup komitmen dan kebijakan perusahaan, pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharaan kendaraan, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan evaluasi, serta pengukuran kinerja.
Solihin menambahkan bahwa sepanjang tahun ini, BPTJ telah menyerahkan 42 sertifikat SMK-PAU kepada perusahaan angkutan umum, baik yang melayani angkutan orang maupun barang. “Ini adalah ketiga kalinya kami menyerahkan sertifikat kepada perusahaan yang memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan. Total sertifikat yang dikeluarkan sepanjang 2024 mencapai 42,” ujarnya.
Pada 2022 dan 2023, BPTJ masing-masing menyerahkan 4 sertifikat. Pemberian sertifikat ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi standar manajemen keselamatan, yang meliputi pelatihan pengemudi, perawatan armada, serta penerapan prosedur operasional yang sesuai dengan regulasi.
“SMK-PAU bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas transportasi publik yang aman dan terpercaya. Kami berharap sertifikat ini dapat memotivasi perusahaan angkutan lain untuk ikut berpartisipasi,” jelas Solihin.
Faktor Penyebab Kecelakaan Transportasi
Acara penyerahan sertifikat ini juga diisi dengan sosialisasi pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan yang ketat oleh Investigator Senior KNKT, Achmad Wildan. Wildan menyoroti beberapa faktor yang sering menjadi penyebab kecelakaan kendaraan besar dalam beberapa waktu terakhir.
Pertama, faktor pengemudi yang tidak dalam kondisi tubuh yang prima, tidak sehat, atau tidak kompeten dalam memahami teknologi kendaraan. Kedua, sering ditemukan kendaraan yang tidak siap operasi dan mengalami malfungsi.
Ketiga, kurangnya pemahaman mengenai karakteristik rute yang dilalui, dan keempat, prosedur pemuatan yang tidak tepat yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
Wildan juga mencatat bahwa sekitar 5.200 kasus kecelakaan terjadi setiap tahun di Indonesia yang disebabkan oleh rem blong. Ia menyatakan bahwa kecelakaan tersebut bisa dihindari jika perusahaan secara konsisten menerapkan SMK-PAU.
“SMK bisa dikatakan adalah solusi untuk mencegah kecelakaan yang berulang,” ujar Wildan. Ia juga mengingatkan perusahaan angkutan umum untuk selalu melakukan pengecekan dan perawatan rem secara berkala serta memastikan kualitas komponen kendaraan. “Selain itu, peningkatan keterampilan pengemudi dalam menghadapi kondisi darurat sangat penting untuk mengantisipasi risiko rem blong,” kata Wildan.
