Ketua BK DPRD Bukittinggi: Interupsi Sebagai Hak yang Diharapkan dan Tak Cederai Marwah Lembaga

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengelar Sidang Paripurna, tentang Hantaran atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD, prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Bukittinggi tahun 2021.

Kemudian dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah, BPR Syariah Jam Gadang, bertempat di Gedung DPRD Kota Bukittinggi. Rabu (18/08/2021)

Read More

Sidang paripurna kali ini memang agak berbeda, dikarenakan adanya sela interupsi oleh salah seorang anggota legislatif tersebut yang menyampaikan, bahwa Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan bukan lagi sebagai pimpinan lembaga ini.

Terkait hal tersebut, Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi sangat menyayangkan adanya interupsi salah seorang anggota Dewan dengan pernyataan tersebut, apalagi sidang paripurna ini dihadiri dari berbagai unsur yang bukan semata anggota legislatif, karena terbuka untuk umum. Hal ini disampaikan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi, Irman Bahar kepada Minangkabaunewscom usai persidangan digelar.

“Seharusnya pernyataan itu disampaikan bukan dalam agenda persidangan seperti ini, karenakan dihadiri lembaga atau dinas lain, jadi di Minangkabau ada istilahnya “Biliak Gadang, Biliak Ketek (kamar besar dan kamar kecilnya)”. Tidak bisa dipaksakan penyampaian hak anggota Dewan itu pada situasi dan kondisi yang tidak tepat,” ujarnya.

Irman lebih lanjut mengatakan, jika ada keinginan untuk menyampaikan interupsi yang telah menjadi hak bagi seorang anggota DPRD maka lebih baik dilakukan pada persidangan internal anggota DPRD.

“Secara tema memang berbeda, interupsi adalah haknya masing-masing anggota DPRD dalam sidang apa saja. Namun tidak ada sanksi, tapi sangat berdampak pada marwah lembaga,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk pergantian Pimpinan DPRD tersebut bukan instan, tetapi ada mekanisme yang harus dilalui. Jikalau pun sudah ada putusan bukan serta merta seorang Ketua DPRD itu secara otomatis ditukar atau diganti, sebelum adanya Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani Gubernur.

“Ketika putusan selesai bukan langsung diganti atau diberhentikan saja, ada proses dan tahapannya, sebelum ada Surat Keputusan (SK) dari Gubernur untuk memberhentikan ketua DPRD yang lama, maka Pimpinan DPRD yang sah itu masih yang lama, katanya tadi langsung saja digantikan Ketua DPRD dari Wakil Ketua, mana bisa itu, karena SK –nya yang bersangkutan belum dicabut, dan tetap masih menjadi ketua,” terang ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi ini.

Pihaknya meminta agar seluruh anggota DPRD kota Bukittinggi untuk dapat menempatkan dirinya pada posisi yang baik sebagai anggota legislatif, ketika mengikuti sidang paripurna dapat mencermati maksud interupsi sebagai hak yang diharapkan dan tidak mencederai marwah kelembagaan.

Related posts