Ketua DPRD Bukittinggi: Penyelenggaraan Rapat Paripurna Kali Ini 3 Agenda Penting

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Wali Kota Bukittinggi hantarkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menghantarkan pencabutan perda nomor 11 tahun 2016, tentang Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan, berlangsung dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Ruang sidang utama DPRD Bukittinggi, Selasa (7/6/2022).

Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial menyampaikan, pihaknya menyelenggarakan rapat paripurna kali ini dengan tiga agenda. Pertama, ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dan ranperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dihantarkan Wali Kota. Sedangkan ranperda pencabutan perda nomor 11 tahun 2016, tentang Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan, dihantarkan oleh DPRD Kota Bukittinggi.

Read More

Juru Bicara DPRD Bukittinggi Noni meyampaikan, dengan keluar dan ditetapkannya PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, maka berdampak kepada Pencabutan Perda Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016, tentang Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan. Karena secara eksplisit dijelaskan, bahwa hal-hal yang mengatur lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Permendagri.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 menjelaskan, ada tujuh jenis LKPD 2021 yang menjadi lampiran dari ranperda ini.

“Pembiayaan daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus dengan alokasi anggaran sebesar Rp99,4 miliar dengan realisasi sebesar Rp94,4 miliar atau dengan capaian 94,96 persen. Namun secara keseluruhan pelaksanaan APBD 2021, menghasilkan Silpa sebesar Rp132,9 miliar,” jelas Erman.

Erman menyebutkan, pendapatan daerah tahun 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp688,6 miliar dari target sebesar Rp684,3 miliar atau sebesar 100,63%. Pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicapai sebesar Rp91,7 miliar dari target sebesar Rp92,1 miliar atau 99,65 persen.

“Dari peningkatan PAD tersebut, Bukittinggi mendapat penghargaan tingkat nasional dari Mendagri,” sebut Wali Kota Bukittinggi itu.

Ia menjelaskan, dana perimbangan atau transfer dapat direalisasikan sebesar Rp593,7 miliar dari total target sebesar Rp592,2 miliar atau sebesar 100,26 %. Lain-lain Pendapatan yang sah, terealisasi sebesar Rp3 miliar. Sedangkan belanja daerah, terealisasi sebesar Rp650 miliar dari target sebesar Rp783,7 miliar atau sebesar 82,94%.

“Belanja daerah lebih besar ditujukan untuk penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah, dengan pencapaian Belanja Operasi sebesar Rp642,9 miliar dan direalisasikan sebesar Rp555,1 miliar atau sebesar 86,35%. Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp123,1 miliar dan terealisasi sebesar Rp93 miliar atau dengan capaian 75,56%.

Erman memaparkan, Pendapatan Daerah, semula ditetapkan sebesar Rp134,1 miliar setelah perubahan menjadi Rp 92,1 miliar atau berkurang sebesar 31 persen. Sedangkan Belanja Daerah, yang semula ditetapkan sebesar Rp785,3 miliar setelah perubahan menjadi Rp783,7 miliar atau turun sebesar Rp1,6 miliar. Penerimaan Pembiayaan Daerah, semula sebesar Rp53,2 miliar naik menjadi Rp99,4 miliar, atau naik sebesar 87 persen.

“Dari LKPD ini, BPK RI perwakilan Sumbar, juga telah melakukan penilaian. Ternyata, Bukittinggi berhasil kembali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kesembilan kalinya,” papar Erman.

Dalam kesempatan itu Wali Kota Bukittinggi juga menghantarkan Ranperda perubahan atas peraturan daerah (Perda) nomor 9 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Erman menerangkan, dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam urusan pemerintahan dengan berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali terhadap perangkat daerah.

“Dalam perubahan atas Ranperda tersebut, jumlah OPD dari 28 menjadi 30 OPD, penambahan dua OPD yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, hasil pemisahan dari Disparpora, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, hasil leburan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Selain itu juga terdapat perubahan type dari sejumlah organisasi perangkat daerah,” terangnya.

Related posts