MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, MM., menegaskan bahwa DPRD Sumbar sepenuhnya mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang perlu dievaluasi,” ujar Muhidi saat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja Semester II Tahun 2024, Selasa (31/12) di Kantor BPK Perwakilan Sumbar.
Muhidi menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penanganan bencana alam. “Hasil pemeriksaan ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Sumbar karena menyangkut keselamatan masyarakat luas,” tegasnya.
DPRD Sumbar, menurut Muhidi, akan menindaklanjuti hasil LHP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga tersebut. Ia juga berharap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks penanganan bencana, dilakukan dengan lebih efisien dan transparan di masa mendatang.
Muhidi menjelaskan bahwa pemeriksaan oleh BPK bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan, guna meningkatkan optimalisasi pembangunan daerah. “Kami sangat mendukung langkah ini karena bertujuan memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi peran BPK dalam membina penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, dukungan BPK dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif untuk pembangunan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, 10 kepala daerah (wali kota/bupati), serta beberapa ketua DPRD kabupaten/kota.
