MINANGKABAUNEWS com, PADANG — Potensi gelombang laut di pesisir Sumatera Barat tak hanya membawa air, tapi juga harapan baru untuk kesejahteraan masyarakat. Saat angin segar datang dari arah laut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, memutuskan untuk menjejakkan kaki langsung di UPTD Pusat Konservasi Penyu Pariaman pada Sabtu (31/1) yang lalu. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk merumuskan kebijakan yang bakal mengubah peta ekonomi kawasan pesisir.
Muhidi tak menyembunyikan antusiasmenya. Di hadapan para pengelola dan pegiat konservasi, ia menyatakan bahwa lautan Sumbar adalah harta karun yang selama ini belum sepenuhnya tergali. “Potensi kelautan dan perikanan kita sangat besar, terutama di Kota Padang, daerah pemilihan saya. Ini harus dikelola optimal agar ekonomi masyarakat benar-benar terdongkrak,” ujarnya dengan mata penuh keyakinan.
Tak hanya bicara, Muhidi sudah menyiapkan langkah konkret. Ia berjanji akan mendorong pengalokasian anggaran melalui usulan program dan kegiatan DPRD, khusus untuk sektor kelautan dan perikanan. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir akan menjadi prioritas baru di tengah fokusnya selama ini pada pendidikan, kesehatan, dan UMKM.
“Dulu perhatian kami lebih banyak ke darat. Tapi sekarang, dengan tanggung jawab yang meluas ke seluruh Sumbar, laut tak boleh lagi dipinggirkan. Anggaran harus diarahkan dengan tepat agar pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa oleh masyarakat pesisir,” tambah Muhidi.
Di sisi lain, Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sumbar, Wandi Afrizal, menyambut baik komitmen ini. Ia membeberkan bahwa kekayaan laut Sumbar memang luar biasa—mulai dari terumbu karang yang sehat, populasi ikan yang melimpah, hingga potensi wisata bahari yang masih tersembunyi.
Wandi menjelaskan bahwa UPTD tak hanya berperan menjaga ekosistem, tapi juga mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Kegiatannya mencakup pemantauan terumbu karang, pengawasan aktivitas perikanan, hingga pendampingan langsung kepada masyarakat pesisir. Wilayah kerjanya pun luas, membentang dari Pariaman, Pesisir Selatan, hingga Kepulauan Mentawai yang eksotis.
Kolaborasi, menurut Wandi, adalah kunci. UPTD telah menggandeng kelompok pengawas masyarakat (POKWASMAS) dan kelompok wilayah bahari (Powisri) untuk mengembangkan wisata bahari berbasis komunitas. “Kami ingin sport fishing, snorkeling, dan diving dikelola dengan baik, agar masyarakat bisa menikmati hasilnya tanpa merusak alam,” jelasnya.
Dengan sinergi antara DPRD dan UPTD, harapan baru pun menggelora. Anggaran yang dialokasikan tak hanya akan membangun infrastruktur, tapi juga memberdayakan manusia—mulai dari nelayan, pelaku wisata, hingga para pemuda pesisir yang merindukan masa depan cerah di tanah kelahiran mereka.
Laut Sumbar tak lagi hanya tentang ombak dan ikan. Kini, ia menjadi simbol perubahan—tempat di mana kebijakan nyata dan kerja keras bersama akan melahirkan gelombang baru kemakmuran.
