MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendengarkan aspirasi masyarakat Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dalam pertemuan yang berlangsung di Masjid Al-Ikhwan, Kelurahan Sawahan, Sabtu (22/2). Salah satu isu utama yang disampaikan warga adalah kondisi ruas Jalan Andalas yang sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas.
Warga sekitar mengeluhkan bahwa jalan tersebut sempit, bergelombang, dan berlubang, ditambah dengan kondisi pembatas jalan yang tidak layak. Martini, salah seorang warga Padang Timur, menyampaikan bahwa ruas jalan dari Jembatan Andalas hingga Simpang Anduring sangat membutuhkan perbaikan. Meskipun telah diusulkan kepada pemerintah kota sebelumnya, hingga kini belum terealisasi. Ia berharap ada solusi agar jalan tersebut segera diperbaiki demi keselamatan warga.
Menanggapi hal ini, Muhidi menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Ia meminta masyarakat untuk mengajukan permohonan resmi melalui timnya agar dapat diproses sesuai aturan yang berlaku. Jika semua prosedur berjalan lancar, perbaikan jalan diharapkan dapat masuk dalam anggaran 2026.
“Pengajuan ini akan diproses sesuai tahapan yang ada. Jangan diajukan sekarang lalu ditanya hasilnya dalam dua minggu, karena ada mekanisme yang harus diikuti,” jelas Muhidi.
Selain masalah infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan dukungan bagi pelaku UMKM. Muhidi menjelaskan bahwa saat ini program yang dapat direalisasikan adalah pelatihan bagi pelaku usaha kecil, sementara bantuan modal masih menunggu regulasi berupa peraturan gubernur (Pergub). Jika regulasi sudah ditetapkan, bantuan modal dapat dianggarkan melalui APBD.
Muhidi juga menegaskan bahwa Kota Padang akan menjadi salah satu prioritas dalam alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Semua aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Di hari yang sama, dalam pertemuan dengan warga Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Muhidi menyampaikan program sekolah satpam gratis bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Program ini dikhususkan bagi mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendaftaran program tersebut dibuka untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
Pada kesempatan yang sama, warga juga menanyakan mengenai bantuan untuk musala. Muhidi menjelaskan bahwa besaran bantuan saat ini berkisar antara Rp20 juta hingga Rp50 juta, tergantung pada kewenangan dan alokasi anggaran di tingkat pemerintah provinsi.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan perjuangkan agar bisa direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
