MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan ultimatum kepada oknum-oknum yang diduga melakukan mukernas di Banten pada 4 September lalu, dengan tujuan untuk mengambil alih kepemimpinan partai saat dirinya sedang menjalankan tugas ke luar negeri.
“Sungguh aneh ketika ada dinamika yang tidak wajar ini, semula saya percaya dengan informasi itu, sebelum saya kalibrasi, karena saya lihat orang-orang itu jujur dan memiliki niat yang baik,” ungkap Suharso seusai melakukan rapat dengan pengurus harian, Selasa (6/9/2022) malam.
Peringatan keras diberikan Suharso kepada seluruh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) yang hadir, pada saat mukernas, karena para pengurus DPW semestinya sudah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Kami memperingatkan kepada seluruh jajaran pengurus di wilayah yang hadir disana, mereka tahu persis AD/ART. Mereka hanya mendapatkan informasi yang tidak dikalibrasi, tentu hal ini tidak baik, saya masih memberikan kesempatan. Kalau mereka tetap dengan pendapat abal-abal itu, kami tidak ragu mengambil tindakan yang dibenarkan AD/ART,” tekan Suharso.
Penetapan Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketum PPP merupakan tindakan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Namun ada pihak yang menganggap, dirinya memiliki kebenaran dalam membuat keputusan. Struktur dan skenario yang dibuat mereka membuat berberapa pihak merasa dibohongi.
Ia sebut, setiap aksi pasti ada niatnya, dibuat sebuah struktur, diskenariokan sedemikian rupa, dan mengumpulkan komponen-komponennya untuk membuat pembenaran justifikasi.
“Ini yang terjadi belakangan ini, sehingga apa yang dilakukan menyesatkan informasi, informasi itu tanpa dikalibrasi dan diterima, kemudian informasi dianggap ada sepihak yang dianggap memiliki legitimasi. Ini tidak baik untuk partai,” katanya.
Pemberhentian Suharso menjadi tidak wajar, sebab Suharso sedang tidak dalam posisi berhenti maupun berhalangan tetap, melainkan dirinya sedang berposisi di luar negeri.
“Kemudian rapat pimpinan harian itu, harus sepengetahuan saya, dan ditandatangani saya dan Sekjend. Setelah rapat tersebut, mereka memutuskan langsung melakukan mukernas, tidak pernah Mukernas seperti itu dan mengatakan ini merupakan permintaan suatu pihak yang tidak ingin saya sebut, ini tidak baik,” jelasnya.
Ia menerangkan, mukernas yang dilaksanakan pada 4 September lalu, merupakan Mukernas yang ilegal, karena tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTPP) dari Polri.
“Saya mendapatkan laporan mukernas tersebut, tidak mendapatkan STTP dari Polri, karena ini tingkat nasional jadi yang mengeluarkan harus Mabes. Kami juga melaporkan kepada Kapolri, itu tidak benar bahwa kami tidak melakukan mukernas,” terang Suharso.
Ia beberkan, dari kejadian tersebut, dirinya selaku Ketua Umum melakukan rapat pengurus harian DPP PPP yang dihadiri mayoritas PH pada Selasa (6/9) sore untuk mengambil kebijakan-kebijakan untuk kebaikan Partai Persatuan Pembangunan tersebut.
“Hari ini kita melakukan rapat. Alhamdulillah quorum dari jumlah anggota yang datang, dan kita sudah mengambil keputusan yang tegas, termasuk menyatakan keputusan rapat PH DPP pada 4 September lalu, tidak sah, dan demikian batal demi hukum, termasuk undangan dan kegiatan mukernas,” beber Suharso.
Suharso mengajak orang yang melanggar, untuk memikirkan kembali, bagaimana PPP dapat menjadi salah satu pemenang di 2024, bukan hanya melewati garis Parlimentary Threshold. Pihaknya pastikan PPP tidak memiliki pemimpin yang baru, Suharso masih menjabat sebagai Ketua Umum yang sah dan akan mengambil kebijakan-kebijakan demi menyelamatkan partai.
“Kita di sini untuk menyatakan, bahwa saya tetap Ketua Umum PPP secara sah dan saya akan melakukan keputusan dan tindakan yang dibenarkan AD/ART, dan saya tidak mau mengikuti jejak yang keliru itu, kami sudah lelah untuk berkonflik dan harus dihentikan,” pungkasnya.(*)
