MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI — Krisis penerimaan peserta didik baru (PPDB) memuncak di Bukittinggi, Sumatera Barat, setelah warga setempat menggembok pintu utama SMA Negeri 5 di Kelurahan Garegeh, Senin (14/7). Tindakan ini dipicu ketidaklulusan puluhan calon siswa dari lingkungan sekitar sekolah.
Aksi blokade menyebabkan guru dan siswa tertahan di luar pagar pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Warga menuntut kejelasan atas hak pendidikan anak-anak di wilayah zonasi sekolah tersebut.
“Kami hanya menuntut hak pendidikan anak kemenakan kami, sesuai aturan zonasi dalam Permendikbud. Jangan permainkan masa depan mereka,” tegas Sutan Rajo Bujang, tokoh adat dan pengurus Parik Paga Kurai.
Menurutnya, terdapat 35 anak dari kawasan Garegeh dan Koto Selayan yang tak diterima meski secara zonasi berhak mendaftar di SMA 5. “Ini bukan pertama kali. Tahun 2017 kami juga melakukan aksi serupa,” ujar Sutan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa lahan tempat berdirinya sekolah tersebut merupakan tanah ulayat yang dihibahkan masyarakat adat dengan syarat prioritas diberikan kepada anak-anak lokal.
“Kesepakatannya jelas, satu ruang kelas tiap tahun untuk anak-anak Garegeh. Tapi komitmen itu tidak dipenuhi,” tambahnya.
Secara total, data dari tokoh masyarakat menyebutkan 177 calon siswa dari berbagai kelurahan di Bukittinggi tidak diterima pada PPDB tahun ini. Warga memperingatkan, jika tidak ada solusi konkret dari Dinas Pendidikan, maka seluruh SMA di kota itu bisa mengalami penutupan paksa.
“Kami bersama ninik mamak dan Anak Nagari Kurai siap menutup semua SMA di Bukittinggi jika persoalan ini tak diselesaikan,” pungkas Sutan.
