MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (10/9/2025).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas untuk menutup celah praktik korupsi. Ia menekankan, integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga konsistensi dan komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan.
> “Integritas bukan sekadar soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi. Jika prosesnya amburadul, tetap membuka celah penyimpangan,” ujar Fadly.
Fadly menyebut, pengawasan melalui MCSP harus menyentuh hingga hal paling sederhana, seperti pengarsipan dan digitalisasi dokumen. Menurutnya, langkah kecil ini akan memperkuat transparansi serta memudahkan pemantauan kepatuhan perangkat daerah.
“Padang harus jadi contoh. Dengan memperkuat MCSP, praktik koruptif akan sulit bergerak karena bisa terdeteksi sejak dini,” tegasnya.
Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK, Harun Hidayat, mengingatkan bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi titik rawan terbesar penyimpangan. Data KPK menunjukkan, sekitar 70 persen kasus korupsi berasal dari PBJ.
“Proyek strategis, pokir, maupun hibah harus sesuai prosedur. PBJ wajib konsolidasi, lelang, atau e-purchasing sesuai aturan LKPP. Risiko dan potensi fraud harus diminimalisir,” jelas Harun.
Plt Inspektur Kota Padang, Isrin Ishak, menambahkan bahwa supervisi MCSP kali ini memang difokuskan ke PBJ karena rawan penyimpangan. Ia mengungkapkan, pada 2024 nilai MCSP Kota Padang tembus 94,99, menempatkan Padang di peringkat pertama Sumbar dan kedua se-Sumatera.
“Untuk 2025, proses penilaian masih berjalan. Targetnya, delapan area intervensi mulai dari perencanaan, penganggaran, PBJ, pengelolaan aset, pajak daerah, APIP, hingga pelayanan publik bisa dimaksimalkan,” ujar Isrin.
Rakor ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, pimpinan OPD, serta jajaran terkait yang menangani 10 proyek strategis, hibah, dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
