MINANGKABAUNEWS, SOLOK – KPU Kota Solok gelar evaluasi, sosialisasi, dan pembentukan badan adhock, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Solok Pemilihan serentak tahun 2024, di D Relazion Cafe, Selasa (26/3/2025).
Terlihat hadir komisioner KPU Kota Solok, Ariantoni Ketua KPU Kota Solok, Yance Gafar, SE, Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Abdul Hanan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Desy Arisandi, Divisi Data dan Informasi, Tomi Farto, Divisi Tekhnis Penganggaran. Nara sumber Aidil Aulya, dosen UIN Imam Bonjol Padang.
Ikut juga hadir Ketua LKAAM Solok, H. Rusli Khatib Sulaiman, Ketua KAN, Bundo Kanduang, dan Forkopimda Kota Solok, serta PPK, PPS, dan KPPS.
Ketua KPU Kota Ariantoni dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penyelenggara pemilu, baik PPK, PPS, dan KPPS. Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Forkompinda, media, dan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi menjaga terselenggaranya pemilihan kepala secara aman dan damai.
“Sebuah penghargaan bagi kami atas partisipasi seluruh masyarakat yang menjaga pemilihan kepala daerah berjalan dengan aman dan lancar, sehinggga melahirkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan partisipasi tinggi” Kata Ariantoni.
Aidil Aulya, Dosen UIN Imam Bonjol Padang mengatakan persoalan evaluasi seringkali diartkan seolah-olah evaluasi ini menjustis kinerja KPU, padahal tidak seperti itu. Evaluasi yang dilakukan sebetulnya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan kinerja KPU dan kemudian untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.
“Jika patokan evaluasi adalah adanya gugatan terkait sengketa pemilu, maka seluruh KPU yang mengalami gugatan perlu di evaluasi. Tapi patokanya bukan seperti itu, evaluasi pada intinya memperbaiki sistem demokrasi yang didalamnya sebagai penyelenggara adalah KPU” Kata Aidil Aulya.
Menurut Aidil, sengketa pemilu disetiap daerah ada terjadi dan itu sudah jamak karena namanya pesta demokrasi pasti ikutannya adalah sengketa, karena dipastikan akan ada perlawanan dari calon kepala daerah yang kalah dalam kompetisi pilkada.
Kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu akan berdampak pada daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah. Konsekuensinya rakyat akan dirugikan, dimana akan ada pemiliham ulang (PSU) dan pemilihan ulang ini membutuhkan biaya sangat besar, yang menyedot APBD daerah setempat.
“Pemilu kemarin, sosialisasi lebih banyak diarahkan kepada pemilih milenial. Padahal ketika pilkada kaum milenial ini tidak datang ke TPS, sehingga sosialisasi pemilih melenial ini dinilai gagal. Inilah salah satu yang harus di evaluasi pada pemilu lima tahun berikutnya” Sebut Aidil Aulya.
Zulkadri, PPK Tanjung Harapan Kota Solok menceritakan pengalamannya ketika melakukan sosialisasi ketengah masyarakat, terkait rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
Hasil sosialisasinya, penyebab rendahnya partisipasi pemilihan yaitu uang, dimana masyarakat enggan memilih jika tidak ada uang yang mereka terima dari calon kepala daerah.
Ada pameo ditengah masyarakat, “untuk apa kami memilih dia, kan tidak ada uangnya. Duduk dia nanti dia tidak akan kenal sama kita”.
“Ini yang kami temukan saat sosialisasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang lalu” sebut Zulkadri.
Di akhir acara, digelar buka puasa bersama dengan KPU Kota Solok, Forkopimda, tokoh masyarakat, PPK, PPS, dan awak media.***
