MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Kabar baik datang untuk aksi tanggap darurat bencana di Sumatera Barat (Sumbar). Menyikapi perpanjangan status darurat hingga 22 Desember 2025, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menyetujui permintaan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, untuk tambahan alokasi bahan bakar minyak (BBM) khusus.
Alokasi kedua ini menyumbang tambahan 310.800 liter solar, yang digabung dengan alokasi pertama sebesar 191.520 liter, membuat total pasokan solar darurat untuk penanganan bencana di Sumbar mencapai 502.320 liter.
“Alhamdulillah, usulan tambahan kuota solar kita kembali disetujui. Dengan tambahan ini, penanganan bencana di Sumbar bisa lebih dioptimalkan. BBM sudah sangat cukup dan alat berat juga sudah diturunkan semua,” tegas Gubernur Mahyeldi di Padang, Rabu (10/12/2025).
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumbar, Helmi Heriyanto, menegaskan bahwa solar khusus ini hanya untuk operasional penanganan bencana, seperti alat berat dan kendaraan dinas di daerah terdampak hidrometeorologi, bukan untuk kendaraan biasa.
“Pak Gubernur berkomitmen memenuhi kebutuhan BBM alat berat selama masa darurat. Namun, kami akan lakukan pengawasan ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” jelas Helmi.
Mekanisme Ketat dan Lokasi Pengambilan
Untuk memastikan akuntabilitas, Dinas ESDM menerapkan mekanisme khusus:
1. Pengambilan wajib menggunakan Surat Rekomendasi dari Kalaksa BPBD, Komandan Posko TNI/Polri, atau Basarnas.
2. Batas maksimal untuk alat berat: 180 liter per hari.
3. Untuk kendaraan operasional, mengacu pada Surat Edaran Gubernur tentang pengendalian distribusi solar subsidi.
4. Monitoring menjadi tanggung jawab pemberi rekomendasi di posko, yang wajib melaporkan penyimpangan.
Solar darurat ini dapat diakses di 16 SPBU Siaga Bencana yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, termasuk Padang, Agam, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Padang Pariaman, Padang Panjang, Pasaman, dan Solok Selatan. Lokasi SPBU dirinci untuk memudahkan akses tim penanganan darurat di lapangan.
Dengan adanya kepastian pasokan BBM ini, pemerintah provinsi berharap operasi pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih lancar dan efektif, mendukung percepatan pemulihan kehidupan masyarakat di daerah terdampak.(adpsb/bud)
