PAINAN, MINANGKABAUNEWS — Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat memastikan pelaksanaan pengembangan kawasan darat Pelabuhan Panasahan Painan Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
Kepala KSOP Wigyo mengatakan pihaknya dan pemerintah kabupaten menargetkan kegiatan pengembangan bisa dimulai di 2023, sehingga keberadaannya dapat memberikan dampak ekonomis pada perekonomian daerah.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kami berupaya agar pengembangan terlaksana pada tahun depan,” ungkap Wigyo ketika kunjungan kerjanya ke Painan soal rencana pengembangan pelabuhan dan penyewaan lapangan penumpukan untuk batubara.
Dalam kunjungannya itu Wigyo beserta rombongan disambut langsung Bupati Rusma Yul Anwar di rumah dinasnya bersama Kepala Dinas Perhubungan, Syafrijoni dan Kepala Perizinan Beriskan.
Ia melanjutkan dalam perencanaannya pengembangan kawasan darat Pelabuhan Panasahan bakal dilakukan di atas lahan seluas 10 Hektare dan kini telah tersedia sekitar 1,2 Hektare dari total kebutuhan.
Saat ini pihaknya bersama pemerintah kabupaten sedang menyiapkan detail enginering design (DED) dan masterplant (rencana induk) pengembangan sesuai syarat dari Kementerian Perhubungan.
“Setelah itu dilanjutkan dengan revitalisasi dermaga lama agar bisa berfungsi optimal. Kalau nilai investasi yang bakal disiapkan kementerian kami belum bisa sampaikan,” terangnya.
Selain itu ada beberapa persyaratan lain yang mesti disiapkan pemerintah kabupaten seperti alih fungsi mangrove di sekitar pelabuhan yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan.
Pemerintah kabupaten harus membentuk sebuah kelembagaan berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pelabuhan yang nantinya bakal ikut andil dalam sistem operasional dan pengelolaan pelabuhan.
Sementara pada kesempatan itu Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan KSOP Teluk Bayur sambil menyiapkan persyaratan daerah dalam pengembangannya.
Daerah memiliki harapan besar terhadap rencana pengembangan pelabuhan itu, karena sejak mulai berdiri puluhan tahun silam keberadaannya belum memberikan dampak berarti pada kemajuan daerah.
“Tekadnya hanya satu, bagaimana ia bisa optimal, sehingga berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan taraf kesejahteraan masyarakat,” sebut bupati.
Bupati mengungkapkan telah menugaskan Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan izin lingkungan dan alih fungsi mangrove yang terdampak pengembangan.
Alih fungsi dan penggunaan lahan itu bakal diakomodir pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam kegiatan pembangunannya.
Bahkan pemerintah kabupaten juga telah menyiapkan lahan pengganti kawasan mangrove yang terdampak. “Lahannya banyak. Mudah-mudahan izin lingkungan dan alih fungsinya segera selesai,” sebut bupati.
Sedangkan terkait penyiapan lembaga operasional pelabuhan bupati mengaku telah menugaskan Dinas Perhubungan setempat untuk terus melakukan kajian, sehingga bisa rampung tahun ini.
“Setelah itu baru dilakukan kajian lanjutan. Karena itu kami atas nama pemerintah kabupaten mengajak seluruh pihak untuk mendukung rencana pengembangannya,’ ajak bupati.
