MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Menandai peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78, KSPPS BTM Sumatera Barat menegaskan posisinya sebagai kekuatan ekonomi akar rumput berbasis syariah. Sekretaris KSPPS BTM Sumbar, Nasrul A, S.Sos.I., MM, menyampaikan bahwa koperasi syariah Muhammadiyah tak hanya berperan sebagai lembaga keuangan mikro, namun juga sebagai instrumen dakwah ekonomi dan penggerak pemberdayaan masyarakat.
“KSPPS BTM Sumbar bukan sekadar koperasi simpan pinjam, tapi bagian dari gerakan membebaskan umat dari jeratan riba. Kami hadir membawa sistem keuangan syariah yang adil dan berkeadaban,” ujar Nasrul dalam keterangannya.
Saat ini, KSPPS BTM Sumbar mengelola tujuh cabang operasional: lima di Kota Padang (Siteba, Belimbing, Pasar Raya, Bandar Buat, dan Lubuk Buaya), satu di Sungai Rumbai (Dharmasraya), dan satu di Pasar Batusangkar (Tanah Datar).
Nasrul menegaskan rencana ekspansi akan terus dilakukan, seiring dengan komitmen memperluas akses keuangan inklusif bagi masyarakat Sumbar.
“Ini koperasi milik umat. Maka manfaatnya harus kembali ke umat. Penguatan literasi keuangan syariah dan tata kelola profesional akan menjadi fokus kami ke depan,” imbuhnya.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan koperasi sebagai prioritas pembangunan ekonomi nasional mendapat apresiasi dari KSPPS BTM Sumbar. Nasrul menilai, langkah memisahkan Kementerian Koperasi dari Kementerian UMKM adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius memperkuat ekonomi rakyat.
“Namun kami berharap koperasi-koperasi eksisting seperti jaringan BTM Muhammadiyah yang telah terbukti kontribusinya juga dilibatkan dalam agenda-agenda besar nasional, sejajar dengan program baru seperti Koperasi Merah Putih (KMP),” tegasnya.
Pascaberlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta UU Cipta Kerja, Nasrul mendorong agar pemerintah menyiapkan regulasi teknis yang lebih aplikatif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Senada dengan Nasrul, Ketua Induk BTM, Achmad Su’ud, mengingatkan pemerintah agar kebijakan penguatan koperasi tidak sekadar berhenti pada seremoni atau euforia program baru.
Menurutnya, eksistensi koperasi seperti BTM Muhammadiyah yang telah puluhan tahun melayani ekonomi umat perlu mendapat pengakuan regulatif dan anggaran.
“Kehadiran KMP patut diapresiasi. Tapi jangan sampai keberadaan koperasi-koperasi lama yang telah teruji justru terpinggirkan. Kami butuh regulasi yang adil, bukan sekadar wacana,” tegas Su’ud.
Ia menambahkan, regulasi baru harus memberi ruang bagi koperasi berkembang secara mandiri dan berkelanjutan, bukan justru memperberat beban administratif dan legalitas yang tidak relevan dengan semangat pemberdayaan.
Di internal BTM Sumbar, keberhasilan lembaga tak lepas dari fondasi kekompakan. Manajer KSPPS BTM Sumbar, Ismail Putra, SEI, menyebut bahwa pertumbuhan aset dan keberlanjutan koperasi hanya bisa dicapai dengan kerja kolektif yang mengedepankan prinsip keberkahan.
“Kami bekerja bukan hanya untuk angka, tapi untuk makna. Bukan hanya profit, tapi kebermanfaatan. Tim kami solid karena disatukan oleh misi,” ungkapnya.
Ketua KSPPS BTM Sumbar, Dr. Murisal, M.Pd, menekankan bahwa koperasi syariah adalah perpanjangan tangan dari gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. Ia menegaskan bahwa koperasi syariah bukan hanya wadah transaksi, tapi upaya membangun peradaban ekonomi umat.
“Kami membangun ekosistem yang tidak hanya bebas riba, tapi juga menjunjung nilai keadilan, amanah, dan kebersamaan. Ini bukan semata urusan bisnis, ini adalah perjuangan umat,” tandas Murisal.
Nasrul A menyampaikan harapannya agar BTM Muhammadiyah terus menjadi lokomotif perubahan ekonomi masyarakat akar rumput.
“Kami bukan kompetitor perbankan, tapi pelengkap sistem keuangan nasional. BTM hadir dari masjid, oleh umat, dan untuk umat. Ini kontribusi Muhammadiyah bagi Indonesia yang adil dan sejahtera,” pungkasnya.
