MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat menggelar kuliah umum bertema “Democratic Decline dan Democratic Resilience di Indonesia” di Convention Hall Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif, M.A, Kampus I Padang, Rabu (28/5/2025). Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Djayadi Hanan, Ph.D., Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang juga menjabat sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Dalam paparannya, Djayadi Hanan menegaskan pentingnya demokratisasi di Indonesia sesuai amanat reformasi 1998. Ia menyebutkan bahwa demokrasi membawa banyak kemajuan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, dibandingkan era otoritarianisme. Demokrasi Indonesia, menurutnya, telah melalui proses transisi dan konsolidasi yang menandai kemajuan signifikan pasca-Orde Baru.
Namun demikian, Djayadi juga mengungkapkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius. Ia mencatat adanya kemunduran selama satu dekade terakhir, yang ditandai dominasi kekuasaan eksekutif, lemahnya oposisi, serta perilaku elit politik yang kerap kali bertentangan dengan semangat demokrasi. “Indonesia telah mengalami proses otokratisasi sejak tahun 2013,” ujarnya.
Meski begitu, lanjutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tetap menunjukkan preferensi terhadap demokrasi. Data yang disampaikannya menunjukkan tingkat kepuasan terhadap demokrasi berada di atas skor 2,5 dalam skala tertentu. Angka ini bahkan mengalami peningkatan signifikan pada periode 2011–2021 dan mencatat lonjakan lebih lanjut pada Februari 2024, seiring penyelenggaraan Pemilu.
Djayadi juga memaparkan dimensi demokrasi yang berkualitas, meliputi aspek prosedural seperti partisipasi politik, kompetisi yang sehat, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Di sisi lain, dimensi substantif mencakup penghormatan terhadap kebebasan sipil, pengurangan kesenjangan sosial-politik, serta responsivitas kebijakan publik.
Indeks kualitas pemerintahan, menurut data yang ia sajikan, menunjukkan tren yang beragam. Skor meningkat sebesar 0,035 dari 2011 ke 2016, namun menurun pada periode berikutnya. Kualitas tata kelola menurun masing-masing sebesar -0,036 dan -0,031 pada 2019 dan 2021. Legitimasi demokrasi sempat meningkat pada 2019, tetapi kembali menurun pada 2021.
Dalam kuliah umum tersebut, Djayadi turut membagikan data korelasi antara preferensi terhadap rezim dengan tiga indikator lainnya: kepuasan terhadap demokrasi, kualitas tata kelola, dan legitimasi. Hasil analisis menunjukkan korelasi positif dan signifikan antar ketiga variabel, terutama antara preferensi terhadap rezim dan kepuasan terhadap demokrasi.
“Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi Indonesia menghadapi tantangan berat, ketahanannya masih cukup kuat. Namun, jika perilaku merusak demokrasi—terutama di kalangan elit—terus dibiarkan, ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi tidak bisa dihindari,” kata Djayadi.
Kuliah umum ini menjadi bagian dari upaya UM Sumatera Barat untuk memperluas wawasan sivitas akademika tentang dinamika politik nasional serta membangun kesadaran kritis terhadap kondisi demokrasi Indonesia dewasa ini.
