PASAMAN BARAT – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat. Kunjungan kerja tersebut, untuk meninjau persiapan rekontruksi insfrastruktur dan Hunian Sementara (Huntara) pasca gempa pada Jum’at (25/2/2022) yang lalu.
Rombongan Komisi V DPR RI yang diketuai oleh Andi Iwan Darmawan Aras didampingi oleh anggota Komisi V, pejabat dari Kementrian PUPR, Kementrian Perhubungan, Kemendes PDTT, Basarnas, dan BMKG.
Dalam rapat tersebut, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Bupati Pasaman Benni Utama memaparkan kondisi masyarakat Pasaman Barat dan Pasaman pasca gempa.
Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Forkopimda, kepala OPD dan stakeholder terkait lainnya, yang digelar di Auditorium kantor Bupati setempat, Senin (18/4/2022).
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi mengatakan, jika kerusakan yang dialami akibat gempa, sangat luar biasa baik korban maupun kerusakan berbagai sarana infrastruktur.
Selanjutnya, kerusakan terjadi pada bangunan, pemukiman masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas sosial, infrastruktur dan juga fasilitas pendukung aktivitas pemerintah seperti bangunan perkantoran.
“Untuk data khususnya kerusakan rumah saat ini masih terus kami validasi untuk lebih akuratnya yang akan dijadikan dasar kebijakan pemerintah dalam penanganan selanjutnya. Kondisi saat ini masyarakat yang rumahnya rusak berat masih berdiam pada tenda dan huntara yang dibangun disekitar rumah. Sementara itu, di beberapa kampung atau Jorong masih ada masyarakat yang terkonsentrasi pada tenda-tenda komunal, khususnya di Simpang Timbo Abu, Mudiak Simpang dan Tanjuang Aro,” ujar Hamsuardi.
Sesuai dengan kebijakan Pemerintah melalui Dirjen Rehab Rekon BNPB, untuk membantu perbaikan kerusakan rumah masyarakat, klasifikasi kerusakan berat akan diberi bantuan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk klasifikasi kerusakan sedang dan ringan diarahkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Atas kebijakan ini, memang menjadi suatu kewalahan juga bagi Pemerintah Daerah, sebab kemampuan keuangan Pemerintah Daerah tentu sangat terbatas.
“Namun hal ini akan menjadi sebuah tanggung jawab bagi kami untuk diprioritaskan. Dalam hal ini, kami akan berupaya juga meminta bantuan dari Pemerintah dan para donatur,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Pasaman Benni Utama mengatakan, di wilayahnya terutama di daerah Malampah mengalami kerusakan yang cukup parah, hampir sama dengan Kabupaten Pasaman Barat, ruas jalan utama sepanjang lokasi gempa di Kecamatan Talamau dan Kecamatan Pasaman merupakan jalan Provinsi. Jalan tersebut menuju ke Kabupaten Pasaman. Pengalaman pada saat gempa, ruas jalan ini merupakan jalur utama mitigasi bencana. Lalu lintas pengungsian, distribusi bantuan dan monitoring keadaan melalui jalan tersebut.
Sehingga, lanjutnya terjadi kepadatan, kemacetan, hal ini karena lebar jalan sangat kecil. Pada kesempatan yang baik ini, kami bermohon, sekiranya Pemerintah Pusat dan Provinsi berkenan membantu pelebaran ruas jalan ini. Apalagi informasi BMKG, wilayah ini termasuk rawan bencana gempa.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga mengatakan, apa yang disampaikan oleh dua Bupati yang berada di wilayah kerjanya. Pemerintah Provinsi Sumbar juga terus berupaya hadir di tengah masyarakat mendampingi daerah menangani bencana ini.
“Ketika Menteri PUPR meninjau bahwa semua infrastruktur yang rusak akan diperbaiki lagi termasuk perkantoran. Kami juga berharap edukasi tentang bangunan tahan gempa diberikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Dirinya juga meminta kepada Bupati Pasaman Barat dan Pasaman tersebut, membuat Perda tentang bangunan tahan gempa.
Mendengarkan pemaparan Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, Bupati Pasaman Benni Utama dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras menjelaskan, memang Kunjungan Kerja pada hari itu fokus untuk mendengarkan dan memprioritas wilayah bencana.
“Kami bersama tim datang memberikan dukungan moril dan materil terutama tentang pembangunan yang berada di pengawasan Komisi V,” katanya.
Kita bersama tim datang untuk mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan lintas sektor yang telah dilakukan dalam menangani bencana hingga pemulihan.
“Makanya kami siap mendukung apapun yang dibutuhkan oleh kementerian yang berada di wilayah kerja kami,” ujarnya. (wisnu)
