Launching MPC Pencegahan Korupsi, Mendagri Minta Wako Solok Perkuat Inspektorat Daerah

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Korupsi hingga hari ini masih menjadi momok dan sering merusak sistem pemerintahan yang bersih dan baik disebuah daerah.

Berbagai himbauan dan ajakan untuk tidak melakukan korupsi seolah tidak mempan, ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus OTT yang terjadi di pemerintahan.

Read More

Korupsi pada umumnya banyak terjadi dalam penganggaran. Mulai dari perencanaan hingga saat eksekusi dilapangan, pada umumnya yang sering terjadi yakni Mark up anggaran. Sehingga ketika diperiksa oleh BPKP, Kejaksaan, dan penegak hukum lainnya, terdapat temuan yang merugikan negara.

Mencegah tidak pidana korupsi di daerah, Mendagri RI Tito Karnavian bersama Ketua KPK RI Firli Bahuri dan Ketua BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh melaunching pengelolaan bersama MPC (Monitoring Centre Prevention) pencegahan korupsi bersama Walikota Solok Zul Elfian Umar, Selasa (31/8/2021) dan kepala daerah di Indonesia secara virtual.

Tito dalam arahannya meminta Walikota Solok Zul Elfian Umar dan kepala daerah lainya di Indonesia untuk memperkuat peran inspektorat agar tindak pidana korupsi bisa ditekan dan dicegah.

“Kami tidak ingin lagi ada kepala daerah yang di OTT oleh penegak hukum disebabkan korupsi. Karena itu saya minta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat peran inspektorat. Selanjutnya melakukan perencanaan yang matang terkait program dan kegiatan yang menggunakan anggaran negara,” ujarnya.

Selain itu Tito juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan transformasi nilai dan praktek, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Related posts