MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Desakan keras datang dari kursi parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menuntut pemerintah pusat bertindak cepat menetapkan status Bencana Nasional untuk serangkaian bencana hidrometeorologi yang menghantam tiga provinsi sekaligus: Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.
Bagi Rahmat, ini bukan sekadar bencana biasa yang bisa ditangani secara parsial oleh pemerintah daerah. Skala kerusakan dan luasnya wilayah terdampak menuntut respons yang jauh lebih besar dan terkoordinasi dari Jakarta.
Dalam beberapa hari terakhir, tiga provinsi di pesisir barat Sumatera itu seolah mendapat ujian berat secara bersamaan. Banjir bandang, tanah longsor, hingga galodo—istilah lokal untuk banjir lahar dingin yang membawa material vulkanik—melanda kawasan tersebut hampir bersamaan.
Intensitas hujan yang melampaui batas normal, ditambah kondisi geografis yang menantang, menciptakan kombinasi mematikan. Khususnya di Sumbar, hampir seluruh kabupaten/kota merasakan dampaknya.
“Situasi yang kita saksikan sangat tidak biasa. Banyak daerah terdampak dalam waktu bersamaan. Ini memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah pusat,” tegas Rahmat saat ditemui di Padang, Sabtu kemarin (29/11/2025).
Dari ketiga provinsi tersebut, Sumatera Barat menghadapi tantangan paling kompleks. Bentang alamnya yang didominasi perbukitan curam dan lembah-lembah dalam membuat dampak bencana berlipat ganda.
Permukiman warga terendam air setinggi atap rumah. Akses jalan vital tertutup longsoran tanah berton-ton. Sungai-sungai meluap, memuntahkan material vulkanik yang menyapu bersih apa pun di jalurnya.
“Dengan karakteristik geografis seperti ini, operasi penanganan di lapangan menjadi sangat sulit. Makanya dukungan lebih masif sangat dibutuhkan,” jelas Rahmat menjelaskan kompleksitas masalah.
Bencana yang berkepanjangan selama beberapa hari ini juga menguras sumber daya yang tersedia. Proses evakuasi terhambat karena beberapa lokasi masih sulit dijangkau akibat medan yang ekstrem.
Menurut legislator asal Sumbar ini, penetapan status Bencana Nasional bukan sekadar formalitas administratif. Status tersebut membawa implikasi nyata dalam percepatan penanganan.
Koordinasi antarinstansi akan lebih lancar. Mobilisasi bantuan—mulai dari logistik, personel terlatih, hingga alat berat—bisa bergerak lebih cepat tanpa terjebak birokrasi berbelit.
“Yang paling krusial saat ini adalah memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat dengan cepat,” tegasnya.
Angka pengungsi terus menggelembung setiap jam. Kebutuhan mendasar seperti air bersih, layanan kesehatan, pangan, dan shelter sementara kini menjadi prioritas utama yang tak bisa ditunda.
“Pemda sudah bekerja maksimal, tapi kapasitas mereka jelas terbatas. Dengan campur tangan pemerintah pusat, proses penanganan akan jauh lebih efektif dan efisien,” papar Rahmat.
Sebagai tindak lanjut, politisi PKS ini mengaku telah menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait usulannya. Harapannya, pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah strategis dengan cakupan lebih luas.
“Harapan kami sederhana: percepatan penanganan agar dampak bencana bisa diminimalisir secepatnya,” tutup Rahmat dengan penuh harap.
