MINANGKABAUNEWS.com, PADANG PARIAMAN – Akhir-akhir ini, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kelangkaan liquefied petroleum gas (LPG) biasa disebut dengan LPG 3 kilogram.
Hal tersebut menimbulkan keluhan dari masyarakat yang diperparah dengan penerapan kebijakan baru pemerintah yang melarang penjualan gas melon secara eceran.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, turut menilai bahwa kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) menjadi penyebab utama kelangkaan elpiji 3 kilogram.
“Ya, melarang elpiji 3 kilogram dijual pengecer sehingga terjadi kelangkaan. Rakyat yang terbiasa beli di warung-warung biasa itu, malah kini menunggu di pangkalan,” kata Fahmy dalam keterangannya, dikutip, Senin (3/2/2025).
Ia menilai bahwa kebijakan ini menyulitkan konsumen dan berpotensi mematikan warung-warung yang selama ini menjadi pengecer elpiji.
“Kita melihat pelarangan ini bukanlah solusi utama untuk memastikan distribusi subsidi yang tepat sasaran,” tuturnya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebut faktor kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di sejumlah daerah di Indonesia. Ternyata tidak lepas dari kebijakan pemerintah.
“Pemerintah disebut telah memangkas kuota elpiji bersubsidi untuk tahun 2025,” ujarnya.
Menurut Puan, Pemerintah tidak bisa sekadar membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan ini.
“Ya, Penyebab utama kelangkaan ini adalah penetapan kuota elpiji bersubsidi untuk 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya,” jelasnya.
“Pada tahun 2024, distribusi elpiji 3 kilogram mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton,” tukuknya.
Atas kelangkaan LPG 3 kilogram tersebut, DPC GMNI Padang Pariaman menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
“Kami amat menyesali kebijakan Kementerian ESDM mengeluarkan surat edaran Nomor B-570/MG.05/DJM/2025, kelangkaan ini dimulai dari sana.”
“Kebijakan ini menyengsarakan masyarakat, bahkan kebijakan tersebut telah memakan korban jiwa di Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan,” katanya.
Namun demikian, kata Bahlil, Presiden Prabowo Subianto, telah mengintruksikan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer Gas LPJ 3 kilogram, karena masih terjadi kelangkaan di beberapa daerah.
“Ya, Seperti di Pangkalan Gas Ariestianto di Pondok Aren, Tangerang Selatan, antrean panjang menjadi pemandangan yang umum. Sehingga warga harus menunggu berjam-jam,” serunya.
Sementara itu, Pemilik Warung Masakan Bali di Pedungan, Denpasar Selatan Nini Mesari, juga mengaku kesulitan mencari gas elpiji 3 kilogram beberapa hari terakhir.
“Apalagi kebutuhan gas untuk berjualan dan masak sehari-hari bisa menghabiskan dua hingga tiga tabung gas,” sebutnya.
Ketua DPC GMNI Padang Pariaman, Edo Arianto, menambahkan hal ini harus menjadi perhatian Menteri ESDM.
“Pemerintah jangan lagi persulit rakyat, tidak boleh main-main dalam mengambil kebijakan, mereka (pemerintah-red) harus merumuskan kebijakan dengan pendekatan bottom-up, bukan sebaliknya,” imbuhnya.
Disaat ekonomi sedang delfasi, bencana ekologis yang meningkat, kenaikan trend korupsi, hingga miskonsepsi keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, kesemua itu merupakan preseden buruk yang tak boleh terjadi lagi.
Pihaknya meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini, khususnya kelangkaan LPG 3 kilogram, jangan lagi persulit rakyat. (*)
