Soal PK Bupati Pessel, Pakar : Hakim MA Harus Progresif dan Komprehensif

  • Whatsapp

PESISIR SELATAN, MINANGKABAUNEWS – Pakar Sosiologi Hukum UIN Imam Bonjol Padang, Sumbar, M. TaufikTuanku mengingatkan hakim MA harus lebih progresif dan komprehensif dalam memutus Peninjauan Kembali (PK) perkara Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, Rusma Yul Anwar.

 

Menurutnya, hakim tidak boleh hanya berpijak pada putusan pengadilan terdahulu semata. Akan tetapi, harus melihat secara lebi luas dan utuh. Betapa tidak, persoalan mantan wakil bupati itu kental muatan politik. Sementara pelanggarannya hanya bersifat administratif.

 

“Ya, kan hanya sekedar soal perizinan saja. Beliau bahkan tidak terbukti melakukan perusakan hutan mangrove seperti yang didakwakan JPU,” ungkapnya menjawab wartawan di Padang, Senin 27 September 2021.

 

Persoalan ini bermula dari laporan Bupati Hendrajoni ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018. Saat itu, Rusma Yul Anwar menjabat sebagai wakil bupati.

 

Dalam laporan bernomor 660/152/DLH-PS/2 itu ada 4 terlapor, perihal Pengrusakan Lingkungan Hidup hutan mangrove di Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan. Dari 4 terlapor, hanya Rusma Yul Anwar yang sampai ke proses peradilan.

 

Sedangkan 3 nama lainnya tidak. Sebab, dalam eksepsinya, Penasehat Hukum Rusma Yul Anwar mengungkapkan, ke 3 nama itu tidak berpotensi maju menjadi kandidat Pilkada 2020 sebagai penantang petahana Hendrajoni.

 

Lebih dari itu, lanjut M. Taufik, Rusma Yul Anwar kini merupakan bupati terpilih pada perhelatan demokrasi Pilkada 2020. Ia menang telak, mengungguli 2 kandidat lainnya, termasuk petahana Hendrajoni.

 

Rusma Yul Anwar suskes meraup 128 ribu lebih suara atau 58 persen dari total suara sah. Artinya, dengan perolehan suara itu, ia bukan saja sekedar peraih suara terbanyak, namun sekaligus sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

 

“Perjalanan kasus dan kondisi kekinian harus jadi tolok ukur utama hendaknya bagi hakim PK. Jangan sampai keputusan berakibat fatal bagi pembangunan dan stabilitas keamanan daerah,” tutur M. Taufik.

 

Apalagi, konstitusi negara secara tegas mengatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Hal itu tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Di lain sisi, putusan Pengadilan Kelas 1A Padang terhadap Rusma Yul Anwar tidak membuatnya berhenti permanen, sesuai pasal 83 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

 

Pelanggaran yang dilakukan tidak termasuk kejatahan luar biasa. Keputusan hakim PK sejatinya memihak pada kepentingan yang lebih luas. Kepentingan masyarakat Pesisir Selatan atas keputusan politiknya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini.

 

“Jadi, jangan ada ke sia-siaaan. Kasian kita sama masyarakat. Beri mereka kesempatan mewujudkan cita-cita pembangunannya bersama pemimpin pilihannya,” ujar M. Taufik.

 

Namun yang lebih dikhawatirkan, ulasnya, keputusan yang salah bisa memicu konflik horizontal di Pesisir Selatan. Kelangsungan roda pembangunan dan keamanan daerah di Pesisir Selatan tentu bisa terancam. Masyarakat Pesisir Selatan sangat militan terhadap keputusan politiknya.

 

Gejala-gejala terkonfirmasi jelas saat adanya aksi petisi selamatkan Pesisir Selatan pada Maret 2021. Belasan ribu masyarakat turun menuntut Kejaksaan Negeri Painan untun tidak melakukan eksekusi terhadap Rusma Yul Anwar.

 

Aksi serupa kembali terjadi pada 8 Juli 2021 ketika Kejaksaan Negeri Painan kembali mencoba melaksanakan eksekusi. Bahkan, pada 2015 pernah terjadi konflik horizontal di Pesisir Selatan. Ketika itu, masyarakat Koto XI Tarusan tidak puas atas hasil Pilkada.

 

“Nah, ini harus menjadi perhatian serius. Keputusan hukum di PK nantinya musti mempertimbangkan dampak lebih luas seperti politik, ekonomi dan sosial,” tegasnya.

 

Seperti diketahui, setelah kasasinya ditolak MA pada 24 Februari 2021, Rusma Yul Anwar kini melakukan upaya hukum luar biasa, yakni PK. Proses pencarian keadilan itu kini tengah berproses di MA.

 

Sebelumnya, atas laporan perusakan hutan mangrove yang disampaikan Hendrajoni ke Kementerian LHK dan Kejaksaan Agung, PN Kelas 1A Padang memutus Rusma Yul Anwar tidak bersalah dan tidak terbukti melanggar pasal 98 UU 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup seperti yang didakwakan JPU.

 

Majelis hakim justeru menjatuhkan vonis bersalah telah melanggar pasal 109 UU Lingkungan Hidup, yakni pembangunan tanpa izin lingkungan dengan hukuman kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp1 miliar.

 

“Padahal itu tidaj sesuai fakta-fakta dalam persidangan. Bahkan, juga belum ada satu pun regulasi yang mengatur apakah di situ wajib Amdal atau UKL-UPL,” tutup PH Rusma Yul Anwar Vino Oktavian usai mendengarkan putusan majelis hakim Maret 2020. (Ronal)

Related posts